Webmail
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan agar pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik, butuh pengawasan maksimal salah satunya dengan menyiapkan agenda pencegahan lebih awal.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus menyosialisasikan terkait aturan main pelaporan pelanggaran. Kepala Bagian (Kabag) Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Feizal Rachman mengatakan syarat pelaporan apabila terjadi pelanggaran pada pilkada, haruslah memenuhi syarat formil dan materil.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Seluruh peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) diingatkan untuk mematuhi aturan main iklan kampanye dalam pilkada serentak 2015 mendatang, dengan tidak berkampanye lewat iklan di luar jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Ketidakseriusan pemerintahan daerah dalam memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 2015 di sejumlah daerah khususnya menyangkut anggaran pengawasan, tidak dapat ditolelir lagi. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia dalam waktu dekat ini berencana mengeluarkan rekomendasi untuk menunda pelaksanaan pilkada di daerah yang anggaran pengawasannya masih bermasalah.
Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU PIlkada) teranyar memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa proses pilkada.
Lombok, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Nasrullah menekankan agar para pengawas pemilu di daerah tidak sekadar menunggu laporan terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015 mendatang. Pengawas pemilu diminta untuk terus mengasah insting mereka dalam mengendus adanya dugaan pelanggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI untuk mengkonsultasikan enam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang akan digelar Desember 2015.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Persoalan terkait anggaran pengawasan untuk pelaksanaan pilkada 2015 yang masih terjadi di sejumlah daerah, bisa berujung pada keluarnya rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menunda pilkada di daerah tersebut.
Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilu - Gerakan pengawasan partisipatif oleh masyarakat yang dinilai berhasil pada pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden lalu, perlu makin diperkuat. Sebab dengan makin luasnya skala gerakan pengawasan partisipatif, akan memunculkan efek pencegahan terjadinya pelanggaran di pilkada.
 |
