Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6/2019) membeberkan upaya pengawasan dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan DPT (daftar pemilih tetap), masa kampanye, pengadaan dan distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
Sebagian besar temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu 2019 tersebut di atas adalah pelanggaran administratif pemilu. Sebanyak 12.138 temuan atau laporan, pelanggaran pidana 533, pelanggaran kode etik 162, pelanggaran hukum lainnya sebanyak 1.096, bukan kategori pelanggaran 980, dan 148 temuan atau laporan. “Hingga saat ini masih dalam proses penanganan,” terangnya.
Baca juga: Jumlah Permohonan PHPU Menurun, Abhan: Kinerja Bawaslu Membaik
Selain itu, Bawaslu juga memberikan keterangan tuntutan pemohon terkait diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. Abhan menunjuk seperti persoalan Gubernur DKI Anies Baswedan pada acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Tindakan tersebut dinyatakan bukan untuk mengarahkan pada salah satu pasangan calon, melainkan salam yang sudah biasa dilakukan. Sehingga tidak dapat dinegasikan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dalam masa kampanye.
Baca juga: Bawaslu Serahkan Keterangan Tertulis PHPU Pilpres ke MK
Bawaslu juga memberi keterangan terkait penyalahgunaan wewenang, program, dan anggaran pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, dari beberapa kasus yang ditangani, Bawaslu dan Sentra Gakkumdu tidak menemukan adanya pelanggaran. Seperti terkait dalil pemohon mengenai Joko Widodo meresmkikan MRT yanag diduga sebagai agenda politik padahal masih termasuk agenda publik.
Mantan Komisioner Bawaslu Jawa Tengah ini menerangkan, kegiatan tersebut tidak ada pemberitahuan sebagai kegiatan kampanye kepada pengawas pemilu tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan. Selain itu, tidak ada laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu oleh para peserta pemilu, pemantau pemilu, maupun masyarakat umum berkaitan acara peresmian MRT Fase I di Bundaran HI yang dilakukan oleh calon petahana Joko Widodo.
Abhan melanjutkan, terkait pembatasan kebebasan media dan pers. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa berita reuni 212 tidak diliput oleh media massa dan tayangan Indonesia Lawyers Club tidak ditayangkan sampai dengan waktu yang tidak terbatas merupakan salah satu bentuk pembatasan akses terhadap media dan pers. Abhan meyakinkan, Bawaslu tidak pernah menerima laporan ataupun temuan terkait dengan pembatasan akses terhadap pers maupun lembaga penyiaran tersebut.
Baca juga: Keterangan Bawaslu Menjadi Penentu Dalam Persidangan PHPU
Selain itu, menurut Abhan, Bawaslu telah melakukan upaya-upaya pencegahan untuk menjaga netralitas pers dan lembaga penyiaran dengan membuat Keputusan Bersama Nomor 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor 26/HM.02-NK/)1/KPU/IX/2018, Nomor 17/K/KPI/HK.03/02/09/2019, dan Nomor 06/DP/SKB/IX/2018 antara Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
Editor: Ranap Tumpal THS
Fotografer: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
