Sleman, Badan Pengawas Pemiihan Umum – Buku Dinamika Pengawas Pemilu: Dinamika Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan karya Anggota Bawaslu Puadi mendapat apresiasi dari kalangan akademisi berbagai kampus. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riwanto menyebut buku ini penting sebagai referensi bagi dunia akademik, praktisi, hingga lembaga legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan pemilu.
“Sumbangan buku (Dinamika Pengawas Pemilu: Dinamika Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan) ini menarik sebagai salah satu referensi revisi UU Pemilu,” ujar Agus dalam bedah buku yang digelar di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (24/9/2025).
Agus menilai, buku tersebut menyajikan refleksi penting tentang penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam membangun pemilu yang berintegritas. Menurutnya, kebebasan (free) harus diwujudkan lebih dahulu sebelum keadilan (fair) dapat dicapai.
“Pemilu itu yang paling penting free dulu baru fair. Free berarti pemilih tidak boleh diintervensi, bebas menentukan pilihan dengan pemahaman dan kemauannya sendiri. Jika tidak bebas, keadilan tidak akan pernah tercapai,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Yance Arizona, dosen Hukum Tata Negara UGM. Ia menilai buku ini istimewa karena ditulis secara ilmiah oleh seorang praktisi pemilu. “Buku ini merupakan refleksi dari kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu, sekaligus dapat menjadi referensi yang sangat baik untuk mempelajari hukum pemilu,” ujarnya.
Dekan FISIP Universitas Al-Azhar Heri Herdiawanto menyoroti aspek empiris dalam buku tersebut. Menurutnya, ada lima isu penting yang diangkat, mulai dari daftar pemilih, netralitas ASN, politik uang, keterwakilan perempuan, hingga tantangan pengawasan di lapangan.
“Buku ini bukan sekadar teori, tetapi refleksi pengalaman langsung pengawas pemilu. Fakta-fakta di dalamnya bisa menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki kualitas pemilu agar lebih kredibel ke depan,” jelasnya.
Sebagai penulis, Puadi menuturkan bahwa buku ini lahir dari ikhtiar untuk mendokumentasikan pengalaman, merekam dinamika, sekaligus menawarkan refleksi. Ia menekankan, pengawasan pemilu tidak cukup dipahami secara normatif, melainkan juga harus dilihat dari sisi praktis dan kelembagaan.
Menurut Puadi, ada dua kebaruan yang ditawarkan dalam buku ini. Pertama, pengawasan dipahami bukan sekadar fungsi hukum, melainkan kapasitas kelembagaan yang bernegosiasi, berkolaborasi, sekaligus berhadapan dengan kepentingan aktor lain. Kedua, interaksi kepentingan dilihat bukan sebagai hambatan, melainkan realitas demokrasi yang menuntut Bawaslu adaptif, independen, dan inovatif.
“Pengawasan pemilu yang efektif tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi juga membutuhkan kolaborasi multipihak dan penguatan legitimasi publik,” ungkapnya.
Puadi berharap, Dinamika Pengawas Pemilu dapat menjadi bahan refleksi sekaligus rujukan bersama. “Pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu semata, melainkan tanggung jawab bersama untuk menjaga demokrasi elektoral,” ujarnya.
Editor: Dey
Fotografer: Robi Ardianto