Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda berharap pengesahan derah otonomi baru (DOB) tidak dilakukan berdekatan dengan penetapan keterpenuhan syarat hasil verifikasi administrasi dan faktual. Alasannya hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan menjalin kerja sama dengan berbagai media massa, di antaranya Media Group dan TV One. Kerja sama tersebut dalam rangka meningkatkan literasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif oleh media massa.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak para kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Menurtunya, salah satu faktor kencangnya polarisasi masyarakat pada Pemilu 2019 terjadi karena urang meleknya masyarakat pada isu-isu yang ada pada media sosial (medsos).
Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan arah kebijakan penanganan pelanggaran Bawaslu dalam Pemilu 2024 ini. Dia menyatakan penanganan pelanggaran harus mengarah kepada pedoman dan basis keadilan restoratif serta mengutamakan pencegahan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan mengkaji usulan aplikasi Electoral Redistricting besutan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Hal tersebut dikatakan Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda saat menerima audiensi Perludem ke kantor Bawaslu RI, Rabu (15/6/2022).
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Memasuki tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan penyelenggara perlu menjaga tiga hal penting yaitu integritas, soliditas dan profesionalitas. Sebab menurutnya, karena Pemilu 2024 merupakan perhelatan besar, maka penyelenggara perlu siap dan matang dalam bertugas.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu (Puslitbangdiklat) Bawaslu meminta masukan kepada berbagai pihak terkait dengan pengawasan tahapan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu Serentak 2024. Hal itu bertujuan untuk mitigasi risiko pengawasan tahapan pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyatakan butuh pelatihan khusus untuk investigator dalam menangani dugaan pelanggaran pemilu. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberi kewenangan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan investigasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyampaikan, Bawaslu siap mengawasi setiap tahapan, terutama masa kampanye Pemilu Serentak 2024 yang rencana akan berlangsung selama 75 hari. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Komisi A DPRD Jawa Tengag di Kantor Bawaslu RI, Selasa (14/6/2022)
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Hari ini, 14 Juni 2022, tahapan Pemilu Serentak 2024 dimulai. Puluhan ribu pengawas pemilu yang tersebar di seluruh penjuru tanah air melakukan apel siaga pengawasan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dipusatkan di Kantor Bawaslu RI.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak para organisasi kemasyarakatan untuk memberikan masukan terkait perubahan Perbawaslu Pemantau Pemilu. Dia juga mengusulkan untuk akreditasi pemantau Pemilu 2024 bisa dilakukan di tingkat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
