Umum - Bawaslu kembali melakukan kunjungan media massa, kali ini menyambangi TVRI dan MNC Group. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menceritakan bagaimana berita hoaks banyak terjadi saat Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 melalui media sosial.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menerima audiensi dari Poros Sahabat Nusantara (POSNU) yang merupakan organisasi massa yang fokus dalam isu kepemudaan. Ketua Umum Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Elina Dian Karmila, mendorong kolaborasi dengan Bawaslu sebagai pemantau muda di luar negeri.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan pandangan sejumlah permasalahan dalam menghadapi Pemilu yang diikuti Pemilihan (Pemerintah Daerah) tahun 2024 kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak seluruh kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Hal ini disampaikan Herwyn dalam audiensi di kantor Bawaslu Kamis, (30/6/2022)
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan audiensi dengan media Warta Kota dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan sinergisitas antara penyelenggara pemilu dan media. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan bahwa salah satu fungsi utama Bawaslu adalah mengedepankan pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memprediksi politik identitas dapat menjadi tren pelanggaran yang semakin marak digunakan dalam pesta demokrasi. Bagja melihat faktor penyebab politik identitas yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas soaI menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik di NKRI.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta pengawas internal Bawaslu melakukan audit kinerja anggota dan ketua Bawaslu di daerah secara berjenjang.
Menurut Bagja, pengawasan kinerja pimpinan Bawaslu perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas kerja pimpinan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan penggunaan dana desa untuk kepentingan partai politik tertentu atau peserta pemilu/pilkada tertentu masuk dalam kategori politik uang. Hal itu disampaikannya mengenai kerawanan Pemilu Serentak 2024 dihadapan Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda Metro Jaya serta perwakilan para partai politik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan syarat-syarat dan pilar pemilu berkualitas. Syarat pertama, kata Bagja, ‘genuine’ atau kemurnian suara artinya pemilu jujur dan adil, tidak terdapat manipulasi, kecurangan, dan kekeliruan administrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan audiensi ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dalam rangka menguatkan sinergi kelembagaan. Dalam kesempatan itu, Bawaslu menyampaikan kesiapan penanganan disinformasi pada hajatan Pemilu Serentak dan Pemilihan Tahun 2024, Selasa (28/6/2022).
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong, perlu adanya dukungan administrasi yang memadai, untuk mengimplementasikan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dalam melakukan pengelolaan keuangan, yang meliputi, tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap bahwa pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) Pemilu dapat dikelola dengan baik, secara tertib dan terbuka (transparan). Untuk itu menurutnya perlu ada kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya agar terjaga keamanannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan arah kebijakan lembaga pengawas pemilu saat ini mengutamakan pengawasan dan pencegahan. Dalam dimensi penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024, Bawaslu juga bakal memprioritaskan upaya pencegahan guna meminimalisir permohonan sengketa proses.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapan, Bawaslu berencana meningkatkan kualitas jajaran pengawas pemilu hingga tingkat paling terbawah melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan pemetaan potensi. Menurutnya, hal ini dilakukan dengan memaksimalkan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbdiklat) Bawaslu.
