Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan perlunya perbaikan sistem hukum yang meliput tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur dalam penegakan hukum pemilu. Menurutnya, akan lebih efektif apabila dalam penegakan hukum pemilu dan pilkada lebih mengedepankan sanksi adminitrasi ketimbang sanksi pidana.
Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum-Ketua Bawaslu Abhan menyatakan Partisipasi publik dalam pemilu tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih. Publik atau masyarakat harus memahami lebih dalam lagi makna pemilu yaitu bagaimana mengawal setiap tahapan proses pemilu agar demokrasi sesuai dengan asas luber jurdil. Hal ini meniscayakan tidak hanya prosedural, secara substantif kedaulatan rakyat dalam mengawal proses dapat melahirkan pemimpin yang terlegitimasi.
Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam bedah buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengajak masyarakat kampus untuk mengkaji secara akademis kebijakan pemilu di Indonesia yang dinilainya masih menyisakan masalah dalam tataran regulasi. Hal tersebut menurutnya guna memperbaiki kualitas pemilu lebih baik
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan meminta kader Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) menjadi pionir di daerah masing-masing dalam menyebarkan virus-virus demokrasi dan merintis gerakan pengawas partisipatif. Hal itu disampaikan saat penutupan SKPP Tingkat Dasar di titik Magelang, Sabtu (9/10/2021).
Jakarta Selatan, Bawaslu - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menganggap program SKPP tingkat dasar, sebagai ikhtiar yang tepat dari Bawaslu dalam melaksanakan pendidikan politik. Ini disampaikan Afif saat membuka agenda SKPP yang berlangsung di Jakarta Selatan, Sabtu (9/10/2021).
“Program SKPP ini adalah program partisipatif yang ada ruhnya, yang mengikat lebih dalam pemahaman tugas pengawasan pemilu kepada peserta yang ikut dalam SKPP ini," ujar Afif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memberikan apresiasi dengan ucapan selamat atas peluncuran buku berjudul Menegakkan Keadilan Pemilu dan Mewujudkan Demokrasi Konstitusional yang ditulis oleh Puadi, yakni Anggota Provinsi Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (8/10/2021) melalui daring. Menurut Dewi kehadiran buku tersebut dapat menambah referensi literasi tentang kepemiluan di masyarakat apalagi berdasarkan pengalaman nyata dari seorang penulis.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin melihat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 perlu didesain sederhana dan seefisien mungkin. Sebab menurutnya dua acara besar ini memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan perencanaan yang matang sesuai ketentuan dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Divisi Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu sedang menyusun layanan informasi penanganan pelanggaran berbasis teknologi informasi. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang ingin melaporkan adanya pelanggaran dalam tahapan pemilihan kepada Bawaslu.
 |
Webmail
