Webmail
Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor) memperpendek jarak dan waktu bagi pelapor sekaligus koordinasi Bawaslu RI (pusat) dengan Bawaslu daerah. Selain itu, pelapor dugaan pelanggaran pemilu dapat mudah melakukan pengecekan sejauh mana proses penanganan yang dilakukan Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali melanjutkan sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 tiga partai politik (parpol) Partai Republiku Indonesia, Partai Republik, dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo). Agenda sidang kali ini yaitu pembuktian dengan menghadirkan para saksi dari pemohon dan termohon sekaligus pengesahan alat bukti.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Majelis sidang Bawaslu memutuskan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 yang diajukan Partai Republik Satu. Laporan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiil.
"Menyatakan laporan tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti," cetus Ketua Majelis Sidang Herwyn JH Malonda didampingi anggota Majelis Totok Hariyono di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, Selasa (01/11/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Mudahkan masyarakat dalam hal melapor penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu luncurkan aplikasi SiGapLapor (Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap SigapLapor mampu memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat pada umumnya dalam penanganan pelanggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melanjutkan sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 dari empat partai politik dengan agenda pembuktian dan pembacaan jawaban termohon yaitu KPU. Empat partai politik yang menjadi pengadu dalam sidang sengketa tersebut yakni Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menjabarkan inovasi Bawaslu dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik (KIP) dengan cara integrasi kelembagaan dan pemanfaatan digitalisasi. Menurutnya, Bawaslu akan mengintegrasikan e-PPID (elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Bawaslu RI (pusat), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby mengajak Bawaslu untuk menyusun standar pengawasan dan desain pencegahan demi memenuhi hak konstitusi warga negara untuk terdata dalam daftar pemilih.
Hal demikian ungkap Alwan, guna mengantisipasi masalah daftar pemilih yang kerap berulang setiap pemilu.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan saat ini KPU sedang menyiapkan pembaharuan fitur dalam aplikasi sistem pendaftaran pemilih (Sidalih). Menurutnya, Sidalih akan berguna dalam layanan untuk pendataan pemilih.
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak pengawas pemilu, melakukan pengawasan melekat pada tahapan pemilu, khususnya tahapan pendataan pemilih.
Totok menyampaikan itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Partisipasi Masyarakat dan Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, Sabtu (29/10/2022).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melanjutkan sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 tiga partai politik (parpol); Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Republiku Indonesia (PRI), dan Partai Rakyat Adil Makmur. Sidang kali ini beragenda pembacaan jawaban KPU dan pembuktian.
 |
