Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih (Mutarlih) atau Pencocokan Data dan Penelitian (Coklit) Pemilihan 2024 dapat meningkatkan presentase jumlah pemilih di TPS. Pasalnya, petugas pantarlih yang melakukan coklit ke rumah warga memastikan data daftar pemilih dengan mengecek kelengkapan dokumen kependudukan.
Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengawasi melekat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 15 Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. TPS 15 dilakukan PSU karena pada saat pemungutan suara 14 Februari 2024 terjadi pelanggaran pidana pemilu, di mana ada peristiwa surat suara dicoblos berkali-kali oleh seorang kepala desa.
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengajak masyarakat Jambi untuk ikut serta menjadi pengawas partisipatif demi mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
"Pengawasan partisipatif sangat penting demi memajukan demokrasi yang berkualitas, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan 2024," ungkap Anggota Bawaslu Puadi dalam Peluncuran Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Bawaslu di Provinsi Jambi. Jumat malam (28/6/2024).
Minahasa, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melakukan pengawasan secara melekat dan cermat selama tahapan pemutakhiran data pemilih (Mutarlih) atau Pencocokan Data dan Penelitian (Coklit) Pemilihan 2024. Pasalnya, data pemilih tersebut akan digunakan saat pungut hitung Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang.
Penajam Paser Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda awasi langsung perhitungan ulang surat suara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Hal ini menurutnya merupakan tugas utama Bawaslu agar menjamin seluruh tahapan berjalan dengan baik.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Melihat dari Pemilihan 2020, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengulang pelanggaran netralitas di Pemilihan 2024 mendang. Sebab dia menyampaikan ada 65 putusan terkait kepala desa/ASN menguntungkan dan merugikan pasangan calon (paslon).
 |
Webmail
