Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Herwyn Minta Data Dana Hibah yang Disampaikan Lengkap dan Apa Adanya

Somosir, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta data dana hibah yang dimiliki jajaran Bawaslu disampaikan dengan lengkap dan apa adaya. Hal tersebut kata dia agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Bawaslu dan KPU akan Rakor Bersama Perdana Samakan Perspektif Penafsiran Undang-undang

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Demi selaraskan peraturan-peraturan baik dari segi pengawasan dan penyelenggaraan terkait Kepemiluan, Bawaslu dan KPU akan lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama untuk pertama kalinya.

Jaga Kedaulatan Rakyat, Puadi Minta Pelanggaran Pemilihan Ditangani Profesional

Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menyebut jika terdapat kasus penanganan pelanggaran pemilihan diselesaikan secara profesional. Dia menegaskan, hal itu untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Totok Tekankan Bawaslu Karangasem Harus Berani Tegakkan Aturan Jika Ada yang Melanggar

Karangasem, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menekankan kepada pengawas pemilu di Karangasem dan Klungkung, Provinsi Bali untuk berani menegakkan kebenaran dari hal-hal yang melanggar aturan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Melalui Simulasi, Totok Harap Kompetensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Daerah Meningkat

Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono meyakini pengawas pemilu dapat meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait penerimaan permohonan dan registrasi penyelesaian sengketa proses. Hal ini penting mengingat tahapan Pemilihan 2024 telah berjalan.

Bawaslu Dorong KPU Lebih Perhatikan Wilayah yang Berpotensi Pemilihnya Tidak Gunakan Hak Pilih

Ditulis oleh : Robi Ardianto

pada : Kamis, 23 Februari 2023 - 18:21 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mendorong KPU agar lebih memperhatikan wilayah yang berpotensi pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Beberapa wilayah tersebut seperti lembaga pemasyarakatan (Lapas), wilayah pendatang, wilayah terpencil, dan kampung adat.

Meminimalkan Disinformasi, Data dan Informasi Bawaslu Harus Sinkron Dari Pusat hingga Daerah

Ditulis oleh : Reyn Gloria

pada : Kamis, 23 Februari 2023 - 08:34 WIB

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Dalam rencana setahun ke depan, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta pengelolaan data dan informasi yang dimiliki Bawaslu dari tingkat pusat hingga ke jajaran Kabupaten/Kota harus sinkron. Sebab, dia tidak ingin ada disinformasi yang muncul karena ketidakselarasan data untuk publik.

Bawaslu Jabarkan Potensi Kerawan Pemilu di Luar Negeri Sebelum Pemungutan Suara

Ditulis oleh : Robi Ardianto

pada : Rabu, 22 Februari 2023 - 22:26 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjabarkan potensi kerawanan pemilu di luar negeri (LN) sebelum pemungutan suara. Potensi kerawanan tersebut, kata dia, berdasarkan pengalaman penyelenggaran Pemilu 2019 silam.

Bawaslu Susun Juknis dari Dua Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilu

Ditulis oleh : Rama Agusta

pada : Rabu, 22 Februari 2023 - 21:53 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi memandang perlu dibentuk petunjuk teknis (juknis) guna memastikan penerapan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 sesuai dengan prinsip-prinsip yang melatarbelakangi penyusunannya. Hal tersebut dia sampaikan saat membuka Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu, di Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Evaluasi dan Perbaikan Program Kerja, Bawaslu Akan Buat IKP Tematik

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS

pada : Rabu, 22 Februari 2023 - 09:22 WIB

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan evaluasi dan program kerja diperlukan dalam meningkatkan kinerja kelembagaan. Selain itu, dia menyatakan Bawaslu akan membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tematik.

Puadi Harap Integrasi dan Sistem Keamanan Akan Disempurnakan pada Pemilu 2024

Ditulis oleh : Reyn Gloria

pada : Selasa, 21 Februari 2023 - 21:24 WIB

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap integrasi dan sistem keamanan antar aplikasi Bawaslu akan semakin disempurnakan menjelang Pemilu serentak 2024 mendatang. Pasalnya, kata dia, akan banyak gangguan atau masalah sistem yang bisa saja terjadi.

Bawaslu Ingatkan Masyarakat Siapkan Dokumen Saat Coklit

Ditulis oleh : Hendi Poernawan

pada : Selasa, 21 Februari 2023 - 20:48 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan masyarakat untuk menyiapkan dokumen saat pencocokkan dan penelitian (coklit). Kelengkapan dokumen tersebut, kata Puadi, akan memudahkan proses coklit yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Minimalisasi Kecurangan saat Pungut Hitung, Bawaslu Siapkan Modul Penguatan Kapasitas Saksi Peserta Pemilu

Ditulis oleh : Jaka Fajar

pada : Selasa, 21 Februari 2023 - 20:27 WIB

Balikpapan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Guna meningkatkan kapasitas saksi peserta Pemilu 2024, Bawaslu menyusun modul penguatan kapasitas saksi peserta pemilu. Herwyn menjelaskan pembuatan modul tersebut karena belum adanya mekanisme dan pedoman pelatihan saksi peserta pemilu dan pembuatan buku panduan peserta pemilu.

Harap WTP Kedelapan, Sekjen Minta Segera Tindak Lanjut Catatan Pemeriksaan BPK

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS

pada : Selasa, 21 Februari 2023 - 17:04 WIB

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady menyatakan harapan, Bawaslu dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keangan (BPK). Untuk itu, dia berharap Bawaslu daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dapat membuat akuntabilitas dengan laporan keuangan yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak Hanya Awasi Netralitas ASN, Pimpinan Bawaslu Minta Jajaran Awasi Netralitas TNI dan Polri.

Ditulis oleh : Regi Renovan

pada : Selasa, 21 Februari 2023 - 09:45 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi meminta jajaran pengawas tidak hanya fokus melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN saja, tetapi juga mengawasi netralitas TNI dan Polri.

“Berdasarkan perintah Undang-Undang 7/2017 ketentuan Pasal 93, pengawasan netralitas penting juga untuk TNI dan Polri”, ujarnya dalam Rapat Kerja Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan, di Jakarta, Senin (20/2/2023).