Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara Pemilu dan pihak lainnya yang telah menyukseskan Pilkada serentak Tahun 2015. Jusuf Kalla yang akrab disapa JK ini mengatakan, penyelenggara Pemilu telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan sangat demokratis.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, insiden pengrusakan dan pembakaran Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lalu, bukan karena kelemahan pengawas pemilu. Insiden itu terjadi karena adanya pihak-pihak yang tidak bisa menerima rekomendasi Bawaslu Provinsi Kaltara.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menginginkan dalam draf revisi Undang Undang Pilkada, pihaknya mendapatkan wewenang untuk memutuskan sengketa administrasi pada tahapan Pilkada 2017.
Pimpinan Bawaslu, Masrullah, mengatakan hal tersebut didasarkan banyaknya sengketa administrasi khususnya saat pencalonan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara tegas menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilihan, menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
Banten, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Prof. Muhammad mengapresiasi kinerja jajaran pengawas pemilu ditingkat Kabupaten/Kota serta Panwas ditingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2015 yang lalu.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Kesenjangan pemahaman peraturan menteri keuangan (PMK) tentang standar biaya masukan dengan kondisi riil pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengawas Pemilu dinilai perlu dijembatani dengan membuat sejumlah petunjuk teknis pengelolaan kegiatan dan keuangan. Pasalnya ketidaktepatan pengelolaan keuangan dapat mengakibatkan pejabat atau staff pengelola keuangan berakhir di balik jeruji besi.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sebanyak 34 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Golongan II mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan di Badan Diklat Yogyakarta selama 2 minggu sejak 18 Februari hingga 2 Maret 2016. Diklat prajabatan ini merupakan syarat diangkatnya seorang CPNS menjadi PNS.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI Pejuang 45) mendorong penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dalam pengawasan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Lembaga sosial masyarakat yang fokus dalam memperjuangkan isu-isu anti korupsi itu mendambakan Bawaslu bisa sekuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu- Keberadaan pengawas pemilihan merupakan salah satu pendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilu. Kualitas pengawas pemilihan turut memengaruhi baik atau buruk jalannya Pemilu.
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan dan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melakukan proses seleksi yang ketat terhadap usulan-usulan nominator penerima Bawaslu Award 2016 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan supervisi serta dukungan Sekretariat Bawaslu Provinsi. Rencananya malam Penganugerahan Bawaslu Award 2016 akan digelar pada Senin 29 Februari mendatang.