Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Keberhasilan pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 merupakan kesuksesan besar bagi bangsa Indonesia terutama dalam berdemokrasi dan juga hukum. Kesuksesan tersebut sejalan dengan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi berdasar hukum sekaligus negara hukum yang demokratis.
Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan konsolidasi data terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Provinsi. Bawaslu Riau juga optimis masalah-masalah yang mungkin muncul dapat diselesaikan dengan baik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan bahwa yang kerap menjadi permasalahan terkait soal Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang bertambah secara masif dikarenakan antusias masyarakat yang ingin menggunakan hak suaranya pada Juli kemarin di pemilihan umum luar negeri. Kondisi yang membludak tersebut kurang diakomodir oleh penyelenggara khusnya PPLN yang bertugas pada saat pemilihan umum di luar negeri.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – KPU dan Bawaslu wajib menghadirkan sebuah hasil Pemilu yang dapat diterima secara akuntabel dan benar-benar dari hasil suara rakyat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Pihak Pemohon dari partai gerindra dan pihak termohon KPUD Banten Belum menemukan titik temu pada proses mediasi yang kedua sengketa pemilu. Mediasi sengketa pemilu di gelar di ruang rapat lantai 4 gedung Bawaslu RI dipimpin oleh Pimpinan Bawaslu Nasrullah, Selasa (15/7).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Biro Administrasi Sekretaris Jendral Bawaslu RI menggelar reviu penyusunan RKA/KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) bersama dengan 33 Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi seluruh indonesia bertempat di Aula Hotel Millenium, Jakarta (15/7).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI tidak berkepentingan terhadap siapapun pemenang Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 lalu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, segala bentuk manipulasi pungut hitung dan rekapitulasi suara Pemilu Presiden 9 Juli 2014 dikategorikan pelanggaran HAM dan para pelakunya merupakan pelanggar HAM. Jika terbukti terdapat manipulasi suara Pilpres, Komnas HAM akan mengeluarkan rekomendasi para pelaku adalah pelanggar HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komnas HAM dan Bawaslu berencana terjun bersama dalam pengawasan langsung daerah-daerah yang menjadi titik rawan terhadap manipulasi hak-hak pilih warga negara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 2014 lalu. Selain itu, 6 kantor perwakilan Komnas HAM yang akan menjadi posko pengaduan sebagai wadah untuk menampung kekecewaan dan pelanggaran soal hak pilih.
Jakarta, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Supervisi di 5 Perwakilan RI dan Evaluasi Pemantauan Pengawasan Luar Negeri di 29 Perwakilan RI dalam rangka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, Selasa (15/7).
 |
Webmail
