• English
  • Bahasa Indonesia




Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan percepatan dalam  kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan Bawaslu harus mencapai target 100 persen dalam pengisian.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan perlunya melakukan evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu 2024 guna mencari solusi atas berbagai kendala dari pengalaman yang ada.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menyampaikan evalusi hasil kerja pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran Pemilu 2024 kepada Komisi II DPR RI.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Sidang Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Jumat, 24 Juni 2016 - 00:35 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dalam mempersiapkan kebutuhan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak jilid II yang akan dilaksanakan pada Februari 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh mengunjungi Kantor Bawaslu RI di Jalan MH. Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat, Kamis (23/6).

Ditulis oleh : falcao
pada : Jumat, 24 Juni 2016 - 00:23 WIB

Bekasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu dari  tiga Provinsi di luar Pulau Jawa yakni Maluku Utara, Papua dan Sulawesi Tenggara menjadi tim terbaik dalam pelaksanaan training of trainers (ToT) yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI, di Bekasi, 20 s.d 23 Juni 2016.

Ditulis oleh : pratiwi eka putri
pada : Kamis, 23 Juni 2016 - 06:05 WIB

Bekasi, Badan Pengawas Pemilu – Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memberikan kewenangan baru bagi Bawaslu dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilu untuk kasus politik uang, menjadi tantangan yang siap diemban oleh Bawaslu.

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Selasa, 21 Juni 2016 - 17:33 WIB

 

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Prof. Muhammad mengingatkan penyelenggara pemilu untuk bekerja dengan benar dan cermat dalam Pilkada serentak tahap II tahun 2017 mendatang. Secara khusus, jajaran pengawas pemilu diperintahkan mengawal seluruh tahapan pilkada bersama masyarakat sehingga minim pelanggaran baik administrasi maupun pidana.

 

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Selasa, 21 Juni 2016 - 13:54 WIB

 

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Revisi undang-undang Pilkada pada tahun 2016 yang memberikan kewenangan tambahan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah bila terbukti melakukan politik uang, disambut positif jajaran pengawas pemilu. Namun lembaga pengawas pemilu masih perlu penguatan di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen karena  menjadi ujung tombak pengawasan pemilu/pilkada.  

 

Ditulis oleh : Muhtar
pada : Senin, 20 Juni 2016 - 21:22 WIB

Muna, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang kedua di 2 (dua) TPS yaitu di TPS 4 Raha I dan TPS 4 Wamponiki di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang digelar pada hari Minggu 19 Juni 2016 disambut dengan antusias oleh masyarakat Muna.

 

Ditulis oleh : falcao
pada : Senin, 20 Juni 2016 - 17:33 WIB

Bekasi, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaksanakan pelatihan bagi fasilitator (training of trainers) yang akan memberikan bimbingan teknis bagi Pengawas pada Pemilihan  Kepala Daerah pada Tahun 2017, di Bekasi, Senin (20/6).

Ditulis oleh : Muhtar
pada : Minggu, 19 Juni 2016 - 10:20 WIB

Muna, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sabtu malam 18 Juni 2016 sekitar Pukul 22.00 WITA, ratusan warga berunjuk rasa di depan Kantor KPUD Muna. Mereka menuntut agar pendistribusian formulir C6 dapat diselesaikan secepatnya sebelum jam 24.00 WITA.

 

Ditulis oleh : ali imron
pada : Jumat, 17 Juni 2016 - 20:57 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah disahkan menjadi undang-undang.

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 17 Juni 2016 - 14:09 WIB

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun  anggaran 2017 bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kami (16/6) kemarin. Hadir juga mitra kerja Komisi II lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum  dan Ombudsman Republik Indonesia.

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text