Aceh Besar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pemilu Aceh dan Panwaslih Pemilihan Aceh saling berkoordinasi dan berbagi data dari hasil pengawasan Pemilu 2024.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengikuti simulasi penyederhanaan surat suara yang diselenggarakan oleh KPU, Kamis (2/12/2021) di Kantor KPU Provinsi Bali.
Dalam acara tersebut Fritz memberikan beberapa catatan di antaranya soal potensi permasalahan terkait dengan pemilih yang pindah memilih di luar wilayah dapilnya, untuk dapat memilih DPRD dapil asal pemilh tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai norma perbuatan menguntungkan atau merugikan calon hasil penggunaan hak pilih sebagaimana dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan (Pilkada) tidak aplikatif jika dimaknai sebagai delik materil pidana.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan politik uang merupakan racun demokrasi. Menurutnya, kategori politik uang dalam pemilu maupun pemilihan (pilkada) banyak jenisnya, tidak hanya soal jual beli suara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekertaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik 315 calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2019 menjadi pegawai negeri sipil (PNS), Rabu, di Jakarta (1/11/2021). Dalam sambutannya, Gunawan menantang para PNS ini untuk melahirkan inovasi terbaru demi kebaikan nama Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menganggap perlunya ketentuan spesifik yang mengatur tentang tata cara hingga substansi terkait penanganan pelanggaran netralitas TNI dalam pemilu dan pemilihan (pilkada). Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bertema "Tindak Lanjut Pelanggaran Netralitas TNI pada Pemilu dan Pemilihan" di Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan cermin dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi. Ini menurutnya bagian dari akuntabilitas lembaga negara kepada publik atas kinerja dari tugas serta fungsinya. Maka dari itu, dia berharap Bawaslu Provinsi senantiasa meningkatkan keterbukaan informasi publik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan lembaga pemantau pemilu harus bersikap objektif dalam melakukan pemantauan pada proses pemilu maupun pemilihan (pilkada) yang akan datang. Hal ini ditegaskannya dalam Webinar Desain Pemantauan Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu.