Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota resmi dibuat. Atutan ini merupakan evaluasi bersama atas pembentukan Sentra Gakkumdu sebelumnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) akan kerahkan jajaran terbaiknya dalam jajaran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Hal tersebut dikatakan oleh Kapolri Jenderal Idham Aziz dan Jaksa Agung Burhanuddin dalam acara penandatanganan Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu bersama Ketua Bawaslu Abhan untuk mengawal Pilkada Serentak 2020 di Gedung Bawaslu, Senin (20/7/2020).
Langit sore, Sabtu (17/7/2020) di Desa Buakkang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) mendung. Rintik hujan tak menyiutkan semangat Saipul, seorang petugas Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (Panwas Kelurahan/Desa) melaksanakan kerja di akhir pekan.
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengimbau kepada seluruh pengawas pemilu untuk memastikan kevalidan daftar pemilih pelaksanaan Pilkada 2020. Hal itu disampaikan ketika dirinya dan keluarganya didatangi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bersama pengawas pemilu.
Abhan dan keluarganya melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) identitas untuk Pemilihan Walikota (Pilwakot) Semarang Tahun 2020.
Sukabumi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap proses pengawasan pemutakhiran data dan penyusunanan daftar pemilih harus maskimal. Menurutnya, tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah tahapan penting untuk menjaga hak pemilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mengawasi Gerakan Klik Serentak yang dilakukan KPU pada 15 Juli 2020. Hasilnya, ditemukan kanal situs http://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id/ belum memenuhi kebutuhan pemilih. Situs tersebut tak bisa diakses secara maksimal, menggunakan tata cara yang lebih rumit, dan tak memperbarui data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengunjungi Kantor KPK. Dalam kesempatan itu, dia menyebutkan ada empat tahapan Pilkada 2020 yang disinyalir memiliki titik paling rawan terjadinya praktik politik uang. Keempat tahapan tersebut yaitu tahapan pencalonan, dana kampanye, kampanye, dan tahapan pemungutan suara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan dalam menjaga Pilkada 2020 yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, maka perlu strategi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan partisipatif.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tak menjadi patokan penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu. Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan pedoman dalam memberikan sanksi kepada calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 tetap mengacu Undang-Undang (UU) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.
 |
Webmail
