Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan tahun 2016 adalah tahun untuk membangun jajaran pengawas Pemilu menjadi lebih baik. Anggaran Tahun 2016 adalah amanah negara kepada lembaga pengawas Pemilu untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pengawasan dan penegakan hukum Pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo bersama pejabat struktural Kemendagri berkunjung ke Bawaslu RI, Jum'at (2/10). Dalam kunjungan tersebut, Ketua Bawaslu RI, Muhammad menyampaikan hasil kajian berupa indeks kerawanan Pemilu (IKP) 2015 kepada Mendagri terkait daerah yang berpotensi rawan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 ini.
Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI melakukan lawatan dalam rangka supervisi pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 ke provinsi Sulawesi Selatan, Jum’at (2/10). Supervisi ini dipimpin langsung anggota Bawaslu RI, Nasrullah.
Nasrullah dalam kunjungannya di Kabuten Pangkep Sulawesi Selatan pada Rapat Konsolidasi Pengawas Pemilu Kabupaten Pangkep mendapat laporan adanya insiden tindakan kekerasan terhadap panitia pengawas kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Kepulauan Pangkep.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang 9 Desember 2015, Bawaslu terus mematangkan persiapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 2015.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat peraturan yang mengamanatkan masing-masing kepala daerah agar membentuk tim yang menangani konflik dan kekerasan yang terjadi akibat dari ekses Pilkada.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu Daniel Zucron mengimbau agar setiap elemen stakeholders di Kalimantan Selatan tidak lengah dan tetap waspada terhadap berbagai macam pelanggaran kode etik yang mungkin dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah. Hal itu disampaikan Daniel saat menjadi narasumber dalam Rapat Stakeholders dalam Rangka Pendidikan Partisipatif Pengawasan Pilkada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Senin (5/10).
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Kendati telah dilarang lewat peraturan perundangan maupun kembali ditegaskan dengan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sejumlah laporan mengenai ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap muncul disejumlah daerah. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kembali mengingatkan agar PNS tidak memihak dan tidak membantu pasangan calon kepala daerah yang maju untuk menjadi kepala daerah.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Pertarungan pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah selalu memuat deklarasi siap menang dan siap kalah. Namun, pada faktanya mereka hanya siap menang dan tidak siap untuk kalah.
Makassar, Badan Pengawas Pemilu- Tiga pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia menghasilkan partisipasi pemilih yang terus menurun, 93,3 % pada Pemilu 1999, 84,9 % pada Pemilu 2004, 70,9 % pada Pemilu 2009 dan pada Pemilu 2014 hanya 75,11 % .
Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan hasilnya dapat diterima masyarakat salah satunya terpulang pada profesionalisme penyelenggara. Namun di satu sisi keprofesionalan penyelenggara yang berintegritas adalah salah satu poin kerawanan dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2015 yang telah dirilis Bawaslu RI.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengusulkan agar para peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) serentak tahun 2015 berkomitmen untuk menyepakati Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dan tidak mempermasalahkannya ketika hasil pemlihan telah ditetapkan.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengusulkan agar para peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) serentak tahun 2015 berkomitmen untuk menyepakati Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dan tidak mempermasalahkannya ketika hasil pemlihan telah ditetapkan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Dalam rangka memperkuat tugas-tugas pengawasan pemilihan kepala daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menandatangani nota kesepakatan dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), di Gedung Bawaslu, Jakarta, besok, Kamis (8/10).
Makassar, Badan Pengawas Pemilu - Meskipun ikhtiar membuat undang-undang itu dibuat tegas dan jelas, namun kenyataannya ada saja pasal yang dibuat abu abu. Contoh munculnya cost politic dan money politic, dua makna yang berbeda. Semua ini adalah bagian dari regulasi yang tidak jelas dan tidak tegas. Antara cost politics dan money politics perbedaannya tipis sekali sehingga potensi politik uang sangat tinggi.
