Berita

Subang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam rangka penguatan sumber daya manusia di bidang pengendalian internal, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengadakan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu RI. Bimtek tidak hanya diikuti oleh pegawai sekretariat Bawaslu, namun juga oleh komisioner dari lima provinsi.

“Penguatan SDM dan kelembagaan itu tidak ada tawar menawar. Sama pentingnya dengan tupoksi utamanya,” terang komisioner Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, di Subang, Kamis (17/9).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Selasa (22/9), di ruang rapat Komisi II gedung DPR/MPR RI. Rapat tersebut membahas anggaran RKA K/L 2016 untuk KPU, Bawaslu, dan Ombudsman RI.

Ada  enam kesimpulan yang dihasilkan dalam RDP tersebut. Berikut kesimpulan RDP Komisi II dengan KPU, Bawaslu dan ORI yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, Selasa malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memenuhi kewajiban penyelenggaraan akutansi dan laporan pertanggungjawaban atas keuangan di Tahun Anggaran 2015. Target WTP merupakan upaya Bawaslu untuk memenuhi komitmen dalam menghasilkan laporan keuangan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2015.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinobatkan sebagai lembaga negara yang peduli anak. Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atas kontribusi Bawaslu dalam melakukan perlindungan politik terhadap anak pada Pemilu 2014 lalu.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Muhammad, di Istana Anak, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Jumat (21/8). Muhammad mengungkapkan bahwa penghargaan ini didekasikan kepada anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa di masa mendatang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menurut penilaian dunia internasional, Pemilu di Indonesia merupakan pemilu paling kompleks di dunia. Penilaian ini berdasarkan pada penilaian terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dan 2009. Penyelenggaraan Pemilu legislatif pada tahun 2009 bertambah kompleks akibat peseta Pemilu bertambah dan formula calon terpilih berubah berdasarkan suara terbanyak.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Undang-undang Pilkada serentak tahun 2015 ini sama sekali tidak punya waktu untuk disimulasikan, padahal sangat banyak persoalan-persoalan teknis yang ada di dalamnya. Hal ini dikarenakan  UU Pilkada 2015 ini dipersiapkan dengan waktu yang sangat singkat dan penuh pro kontra antara pemerintah dengan DPR, kata Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Prof.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serantak 2015 akan berdampak pada iklim politik yang lebih besar pada tataran lokal di tiap - tiap daerah. Menurutnya hal tersebut diakibatkan adanya arus besar yang melibatkan seluruh lapisan elit politik kelas menegah hingga tingatan akar rumput.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, serta Pemilihan kepala daerah yang terjadi di Indonesia merupakan Pemilu yang bisa dikatakan sebagai pemilu yang paling rumit dan kompleks di dunia. Kenapa dikatakan demikian? karena didalamnya terdapat limpahan uang yang banyak, selain itu pemain dan pelaku, serta pemilihnya juga banyak, dan kursi yang diperebutkan juga tidak kalah banyak.

SEMARANG, BAWASLU JATENG - Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari 20 Kabupaten/Kota menyatakan akan melakukan kampanye damai melalui pendandatanganan deklarasi yang diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Peristiwa penandatangan tersebut terjadi dalam Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 pada Rabu 26 Agustus 2015 di Hotel Semesta Semarang.  

Maros, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Muhammad melakukan inspeksi mendadak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (27/8). Dalam inspeksi yang didampingi Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Azry Yusuf dan Fatmawati, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maros dan Kepolisian Resor Maros itu Muhammad menemukan masih banyak alat peraga calon kepala daerah terpasang di beberapa titik di Kabupaten Maros.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Masih segar dalam ingatan kita, betapa tingginya dinamika pembahasan sistem pemilihan kepala daerah yang puncaknya terjadi saat pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong bagi penyandang disabilitas mempunyai hak politik dan akses yang sama dalam melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Hal ini diupayakan adanya kesamaan hak dan kesetaraan perlakuan bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan hak politik untuk memilih dan dipilih.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat dipertaruhkan dalam perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) 2015. Sudah banyak temuan Bawaslu di lapangan maupun laporan dari masyarakat terkait adanya keterlibatan ASN dalam proses pencalonan di beberapa daerah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, di Jakarta, Selasa (1/9).  Apresiasi terhadap IKP disampaikan oleh berbagai pihak, yang dianggap berhasil menyediakan peta kerawanan Pilkada sebagai acuan awal dalam mengambil kebijakan soal Pilkada ke depan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu ­–  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam Pilkada serentak 2015, di Jakarta, Selasa (1/9). Berdasarkan hasil indeks tersebut, lima provinsi menjadi provinsi paling rawan dalam pelaksanaan Pilkada 2015, yakni NTT, Kaltara, Maluku, Papua, dan Sumatera Utara.