Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) di Jakarta, Rabu (29/1/2020), Ketua Bawaslu Abhan memaparkan hasil evaluasi Pilkada 2015 hingga Pilkada 2018 sebagai antisipasi pengawasan Pilkada 2020. Salah satunya, mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Netralitas ASN (aparatur sipil negara), TNI, dan Polri.
Baca juga: Putusan MK Soal UU Pilkada Perjelas Legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota
Abhan memaparkan, berdasarkan catatan evaluasi Pilkada 2015, 2017, dan 2018 tahapannya selalu memunculkan keadaan-keadaan tak kondusif atau bentuk pelangaran dari netralitas ASN, TNI, dan Polri. "Di setiap pelaksanaan pemilihan, masih ditemukan ASN, TNI maupun Polri yang diduga tidak netral. Oleh karena itu Bawaslu mengusulkan dibentuk Satgas Netralitas ASN,TNI dan Polri," ujarnya di hadapan Deputi II BIN Bidang Dalam Negeri Nano Hamriono, Komisioner KPU Ilham Saputra, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, perwakilan kepolisian dan kejaksaan serta tamu undangan lainnya.
Dia melanjutkan, evaluasi selanjutnya dalam tahapan kampanye masih banyak menggunakan fasilitas negara oleh petahana, ASN yang terlibat kampanye, politik uang, ujaran kebencian, dan hoaks. “Untuk evaluasi daftar pemilih, terdapat masalah tapal batas seperti di Maluku Utara (Halmahera), pemilih belum yang belum masuk DPT (daftar pemilih tetap). Lalu soal pemilih ganda, permasalahan sistem yang belum terintegrasi dengan data kependudukan, perekaman KTP eletronik, dan perpindahan pemilih,” jelas dia.
Baca juga: Bawaslu Bedah Norma Soal Netralitas ASN dalam Pasal 70 dan 71 UU Pilkada
Abhan menambahkan, dalam evaluasi pungut hitung tersebut terdapat catatan seperti pemilih tidak memenuhi syarat. “Ada pula pemilih memilih lebih dari satu kali, KPPS tidak netral, terjadi pemungutan suara ulang (PSU), penghitungan surat suara ulang (PSSU). Sedangkan dalam perselisihan hasil pemilihan, antara lain adanya putusan untuk melaksanakan PSU yang dapat meningkatkan ketegangan di antara pendukung pasangan calon,” sambung dia.
Abhan menerangkan, Bawaslu pun telah mengidentifikasi potensi pelanggaran Pilkada 2020 yaitu konflik horizontal, kampanye hitam dari tahapan awal dan menjelang masa tenang, TPS yang rawan, adanya kekerasan dengan intimidasi, ujaran kebencian, politik uang, dan hoaks.
“Ditambah pula antisipasi pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan khususnya pada calon petahanaserta pelaksanaan kampanye di luar jadwal. Saat ini Bawaslu menyiapkan jajaran Ad hoc (Panwascam, Pengawas Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS) untuk mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran tersebut,” pungkas dia.
Editor: Ranap THS
 |
 |
Webmail
