Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra) Hamiruddin Udu menyatakan, rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 3 Desa Doule Kecamatan Rumbia telah disampaikan Panwaslu Kecamatan saat rapat rekapitulasi tingkat kecamatan. PSU di dua TPS ini telah dilaksanakan pada 27 April 2019.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam perkara ini menolak hasil PSU di TPS 1 dan TPS 3. Alasannya, PKB mengklaim tidak ada keberatan pihak peserta pemilu dalam rapat rekapitulasi PPK sehingga hasil perolehan suara pada tanggal 17 April 2019 sudah sah.
Baca juga: MK Apresiasi Bawaslu Efektif Gunakan Waktu
Bahkan, pihak PKB menyebut PSU di dua TPS tersebut dengan PSU siluman. Dalam pokok permohonan, apabila tidak ada PSU siluman, PKB bakal mendapat satu kursi DPRD Kabupaten Bombana daerah pemilihan (dapil )1 dengan raihan 1.490 suara. Namun akibat PSU, perolehan suara PKB lebih rendah dari PDI-P yang mendapatkan 1.510 suara. Sebelum PSU, PDI-P mendapatkan 1.472 suara.
"Panwaslu Rumbia tanggal 23 April 2019 mengeluarkan rekomendasi PSU untuk TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule dengan nomor 070/Bawaslu-Prov.SG-01/Rumbia/PM.05.02/IV/2019," beber Hamiruddin dalam sidang PHPU legislatif wilayah Sultra di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Baca juga: Alasan Bawaslu Sumut Tak Rekomendasi PSU di Gunungsitoli
Dia menjelaskan, rekomendasi PSU dikeluarkan karena Panwaslu Rumbia menemukan adanya dua pemilih yang menggunakan KTP-el tanpa membawa formulir A5-KPU namun terdaftar dalam DPT di TPS lain. Pemilih itu disebut telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule.
Hamiruddin mengatakan, atas dasar pengawasan Bawaslu Bombana, KPU Bombana belum pernah merekap perolehan suara tingkat kabupaten dan belum pernah menerbitkan berita acara tentang perolehan suara sebelum PSU tanggal 27 April 2019.
Editor: Ranap Tumpal HS
 |
 |
Webmail
