Bawaslu Laporkan Jajarannya ke DKPP
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memenuhi janjinya untuk menindak jajarannya yang terindikasi tidak netral atau “masuk angin”. Lewat Pimpinannya, Nasrullah, Bawaslu berencana melaporkan Panwas Kota Manado ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

KPU Tetapkan Model Surat Suara Calon Tunggal Bergambar
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam PKPU Pilkada untuk pasangan calon tunggal menetapkan model surat suara dengan gambar dan akan digunakan dalam Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. “Tentang surat suara sudah kami tetapkan dengan gambar,” kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantor KPU, Selasa (20/10).

Sosialisasi di Samarinda, Nasrullah Minta Peserta Pilkada Tidak Bodohi Masyarakat dengan Politik Uang
Ditulis oleh : mzaint pada :

Samarinda, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah mengingatkan pasangan calon peserta Pilkada Serentak 2015 tidak membodohi rakyat dengan melegalkan politik uang. Dia meminta pasangan calon melakukan proses pembelajaran politik kepada masyarakat sehingga pelaksanaan pilkada bisa dilakukan dengan demokratis dan bermartabat.

Bawaslu Akan Gelar Diskusi Publik Bahas Batasan Media Daring di Pilkada
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Maraknya media massa daring (dalam jaringan) atau online di Indonesia menyebabkan media ini turut menjadi sarana bagi peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota (Pilkada) 2015 untuk berkampanye. Sebagaimana di Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015, media massa ini termasuk ke dalam media massa elektronik yang tetap harus menaati rambu-rambu pemberitaan yang sudah diatur.

JPPR: Ada Indikasi Daftar Pemilih di 3 Provinsi Tidak Akurat
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai bahwa dari  hasil analisanya, Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah terindikasi kurang akurat dalam hal data pemilihnya, karena terjadi inkosistensi perubahan daftar pemilih.

Bawaslu: Panwaslu dan KPU Harus Aktif Kroscek ke Instansi
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nasrullah meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) aktif mengkroscek ke delapan instansi pemerintahan dimana jajarannya ada yang maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 9 Desember mendatang, namun belum menyerahkan SK dari pimpinan masing-masing. Kedelapan instansi tersebut yakni Kepolisian, TNI, PNS, pegawai BUMN, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bawaslu-Perludem Satukan Sinergi Kawal Pilkada
Ditulis oleh : pratiwi eka putri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sejumlah LSM yang dipimpin oleh Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendatangi Gedung Bawaslu di Jakarta, Kamis (22/10). Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk mengajak kerja sama dalam hal pengawasan Pilkada dalam media daring melalui situs www.kawalpilkada.id.

Bawaslu-LSM Satukan Sinergi Kawal Pilkada
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sejumlah LSM yang dipimpin oleh Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendatangi Gedung Bawaslu di Jakarta, Kamis (22/10). Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk mengajak kerja sama dalam hal pengawasan Pilkada dalam media daring melalui situs www.kawalpilkada.id.

KPU Diminta Beri Kepastian Hukum Soal Calon Tanpa SK Pemberhentian
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta memberikan kepastian hukum lebih kuat terkait calon kepala daerah yang belum memperoleh Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari jabatannya untuk berkompetisi  dalam pilkada serentak 2015. Kepastian payung hukum itu penting untuk menjamin hak konstitusionalitas calon yang ingin bersaing dalam pesta demokrasi lokal tersebut.

Pilkada Serentak, Polri Perketat Pengamanan
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu –  Aparat kepolisian memastikan akan memperketat pengamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015, khususnya daerah-daerah yang masuk zona merah rawan konflik. Kapolri Jendral Polisi Badrodin Haiti mengatakan, daerah dengan konflik politik terbesar adalah Papua. Gesekan diperkirakan lebih berpotensi terjadi di bumi Cenderawasih itu.

Birokrat Jangan Mau Diperalat Penguasa Daerah
Ditulis oleh : haryo sudrajat pada :

Karawang, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 bagi PNS dan Pemilih Pemula di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/10). Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan camat, kepala desa, pegawai negeri sipil, dan pelajar tersebut, Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah menegaskan agar birokrasi tidak dijadikan alat oleh para penguasa daerah untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan.

Tiga kesimpulan pertemuan tripartit
Ditulis oleh : Muhtar pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) – Tiga lembaga negara yang tergabung dalam tripartit, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan secara tertutup di Ruang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu sore (7/10).

Rapat Tripartit Penyelenggara Pemilu Bahas Pilkada Calon Tunggal
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) – Tiga lembaga negara yang tergabung dalam tripartit, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan secara tertutup di Ruang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu sore (7/10).

Sentra Gakkumdu Diresmikan, Kapolri Tegaskan Agar Pidana Pilkada Tidak 'Bolak-Balik'
Ditulis oleh : falcao pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menegaskan kepada Sentra Gakumdu agar dalam menangani tindak pidana dalam pilkada dilakukan secara efektif dan sederhana mengingat limitasi waktu penanganan yang diatur dalam Undang-Undang sangat sedikit.

Demikian disampaikan Badrodin usai menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Sentra Gakkumdu bersama dengan Ketua Bawaslu Muhammad dan Jaksa Agung yang diwakili oleh Jampidum, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (8/10).

Upaya Pencegahan Dikedepankan Daripada Penindakan
Ditulis oleh : ali imron pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu -  Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu lebih mengedepankan upaya pencegahan atau preventif. Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, semua tahapan dalam Pilkada serentak 2015 ini berpotensi terjadinya pelanggaran dan sengketa. Namun berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap pengalaman dalam mengawal pelaksanaan Pemilu sebelumnya, modus tipe pelanggaran hampir serupa. Maka dari itu pencegahan ini yang dikedepankan dibandingkan dengan upaya penindakan.