Palembang, Badan Pengawas Pemilu –Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 2015, jajaran pengawas pemilihan memiliki tugas dan wewenang dalam mencegah dan menindak jika terjadi pelanggaran.
Semarang, Bawaslu Jawa Tengah - Penetapan Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) di 21 kabupaten/kota pada tanggal 1 sampai 2 oktober 2015 yang akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Walikota dibayangi oleh dugaan permasalahan. Pemasalahan tersebut antara lain masih banyaknya pemilih yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, namun masih masuk dalam daftar pemilih sementara yang diumumkan oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Kedatangan ketua beserta anggota DPRD Gorontalo disambut baik Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak. Dalam kunjungannya, para legislator daerah ini bermaksud melakukan studi komparasi terkait pengunduran diri anggota DPR, DPD, dan DPRD, dalam pencalonannya sebagai peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) serentak 2015.
Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI menggelar rapat penyusunan pedoman penggunaan aplikasi sistem informasi dan manajemen kepegawaian (SIMPEG) serta uji coba hak akses level bagi sekretariat Jenderal Bawaslu RI dan sekretariat Bawaslu Provinsi, di Balai Diklat Keluarga Berencana Nasional (BDKBN) Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri berkomitmen menegakkan aturan netralitas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pilkada 2015 mendatang, yang ditandai dengan penekenan nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara lima lembaga tersebut hari ini, Jumat (2/10), di Kantor Kemenpan RB, Jakarta.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI tengah menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa lembaga untuk mengawasi netralitas pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN). MoU antara Bawaslu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemekpolhukam) itu diharapkan dapat mendorong efektivitas penegakan hukum bagi PNS yang terlibat dalam politik praktis pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Nasrullah mengungkapkan program dana desa, berpotensi dimanfaatkan oleh calon kepala daerah. Bawaslu menduga keterlambatan pencairan dana desa yang terjadi disejumlah daerah, terkait dengan kepentingan pemenangan dalam pilkada yang dilakukan oleh petahana.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Partisipasi masyarakat memang dibutuhkan untuk mengawal pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada). Kehadiran Pilkada Watch, sebuah lembaga independen yang digagas oleh para aktivis, disambut baik Bawaslu dalam menghadapi penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sebagai salah satu provinsi yang menggelar penyelenggaran Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Barat perlu menyinergikan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengawal pemilihan kepala daerah yang bersih, berintegritas, dan damai.
Padang, Badan Pengawas Pemilu
Padang, Badan Pengawas Pemilu – Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat pada Pilkada Serentak tahun 2015 terdiri atas pasangan calon Irwan Prayitno – Nasrul Abit dan pasangan calon Muslim Kasim – Fauzi Bahar, menyatakan komitmennya akan mengikuti pilkada yang bersih, berintegritas dan damai.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait dualisme peraturan perundang-undangan pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Aceh, Rabu (16/9) di ruang rapat gedung Bawaslu RI.
Kegiatan yang dilaksanakan bagian Hukum Bawaslu RI ini menghadirkan anggota Bawaslu Provinsi Aceh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Akademisi dari Universitas Syah Kuala, Pemerintah Provinsi Aceh, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri dan pemerhati Pemilu.
