Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap ada kerja sama dalam bentuk saling bertukar informasi mengenai Pemilihan 2024 antara Bawaslu dan TNI AL. Pasalnya, Bawaslu membutuhkan bantuan dari berbagai pihak dalam melakukan pengawasan di Pemilihan 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Komisi II DPR RI, Pemerintah, dan penyelenggara pemilu membahas pemaknaan frasa pemilihan berikutnya dalam Pasal 54 D Undang Undang 10/2016 tentang Pemilihan. Dalam pandangan Bawaslu, frasa pemilihan berikutnya dimaknai dengan tahun berikutnya setelah Pemilihan 2024 yakni 2025.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan dalam era digitalisasi, Bawaslu akan ambil langkah dalam mengawal pengawasan Siber (dunia maya). Lolly mengungkapkan adapun hasil pengawasan Pemilu 2024, pelanggaran tertinggi di wilayah siber kbususnya media sosial adalah ujaran kebencian.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia untuk disiplin dalam melakukan input data pengawas ad hoc. Pasalnya, sejauh ini data terkait pengawas ad hoc di Pemilu 2024 masih belum sempurna, sedangkan pengawas ad hoc untuk Pemilihan 2024 sudah hampir selesai dibentuk, tinggal pembentukan PKD di Aceh dan PTPS.
Kota Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak seluruh lapisan masyarakat melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah. Pasalnya, kata dia, Pemilu atau pemilihan yang merupakan pesta demokrasi, merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk diskualifikasi pasangan calon (paslon) pada pemilihan 2024. Terutama terhadap paslon yang terbukti melanggar aturan seperti menjanjikan, memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Ichsan Fuady melantik sekaligus mengambil sumpah dan janji pada 146 pejabat administrator dan 14 PPPK. Ichsan meminta para terlantik menjaga kredibilitasnya sebagai pengawas pemilu.
Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan jajaran pengawas pemilu se-Provinsi Banten dalam memproses dugaan pelanggaran memahami kembali tentang hukum acara terutama peraturan Bawaslu (perbawaslu). Hal itu mengingat batas waktu penanganan pelanggaran di Undang-Undang (UU) Pemilihan terbatas tiga hari dengan pola hari-h ini, hari kalender.
Kota Batu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menekankan bahwa pengawas pemilu di setiap tingkatan termasuk pengawas kecamatan dan jajarannya agar tidak boleh menolak laporan dugaan pelanggaran dan sengketa dari masyarakat. Menurutnya hal itu penting untuk menjaga kepercayaan public terhadap penyelenggaraan pemilihan.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan perlunya perbaikan mengenai peringkat keterbukaan informasi. Dia meminta agar dalam pemeringkatan keterbukaan informasi Bawaslu memperoleh peringkat pertama sebagai lembaga yang informatif.
Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggandeng Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (UNP) untuk mendeklarasikan kampus pengawasan partisipatif. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut pengawasan partisipatif merupakan pengabdian kepada bangsa dan negara yang bisa diartikan sebagai pengamalan tridharma perguruan tinggi.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menekankan pentingnya keamanan siber di lingkungan Bawaslu terutama menjelang Pemilihan Serentak 2024. Dia menegaskan, satu data informasi Bawaslu bisa menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan siber. Hal ini didasari oleh banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh Bawaslu yang menyebabkan informasi tidak terintegrasi dengan baik.
Cibinong, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta agar pengelolaan keuangan harus terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sehingga, Bawaslu dinilainya dapat memantau dan mengontrol anggaran.
Kabupaten Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut Bawaslu sebagai Mitra Strategis dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Untuk itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra berharap Bawaslu semakin baik dalam menyampaikan keteranganya ke MK.
