Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan delapan catatan persoalan pemungutan suara ulang (PSU) yang merupakan amanah putusan Mahkamah Konsitusi (MK).
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ulang (PPSU) dilakukan secara mendalam sehingga bisa maksimal. Hal itu menurutnya mengindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja berharap rekonstruksi kerangka hukum penyelesaian sengketa proses pemilu/pemilihan terkait kewenangan Bawaslu harus sejalan dengan undang-undang pemilihan dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sidang Pembaca, dalam sepekan ini Bawaslu bakal menurunkan kisah-kisah refleksi dalam pelaksanaan kerja-kerja pengawasan dan penegakan hukum pemilu selama 13 tahun terbentuk. Bagaimana menghadirkan demokrasi berkualitas dengan keadilan pemilu merupakan asa yang masih terus berkobar.
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik dan mengambil sumpah janji 76 pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan Bawaslu di Jakarta, Senin (5/42021). Dia menargetkan seluruh jabatan administrator dan fungsional untuk kesekretariatan Bawaslu seluruh Indonesia bisa terisi sebelum Juli 2022.
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap buku yang berjudul Penanganan Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 bisa menjadi referensi Pemilihan 2024. Pasalnya, buku tersebut banyak berisi tentang seluk beluk ketentuan hukum dalam pemilihan.
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Untuk kali keempat, Bawaslu meraih penghargaan hubungan masyarakat (humas/public relations) dari PR Indonesia. Ketua Bawaslu memberikan apresiasi atas penghargaan ini sekaligus berharap bisa menjalin sinergi dengan media massa lebih baik.
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan kepada jajaran Bawaslu se-Indonesia untuk tetap menjaga etika sebagai penyelenggara pemilu meskipun tahun 2021 hingga 2024 tidak ada pemilihan (pilkada).
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengusulkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan DKPP, Peraturan KPU (PKPU), dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam penanganan pelanggaran penyelenggara ad hoc.
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan tingginya penanganan pelanggaran soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) menunjukan kerja divisi penanganan pelanggaran Bawaslu cukup efektif.
Ditulis oleh : christina kartikawati pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melakukan rapat penyusunan petunjuk teknis (juknis) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu.
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pasca putusan MK atas Pilkada 2020 terkait 15 Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan 1 Penghitungan Suara Ulang, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja melihat Bawaslu dan KPU harus segera bersiap diri. Salah satunya, dia melihat simulasi PSU perlu dilakukan agar semua berjalan lebih baik dari sebelumnya.
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan mekanisme pengaktifkan kembali Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa daerah yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sedang dirumuskan. Pengawas ad hoc (sementara) tersebut, menurutnya bakal bertugas mengawasi jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara di TPS.
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta KPU segera mengeluarkan jadwal tahapan pemungutan suara ulang (PSU) pasca-putusan MK. Hal tersebut menurutnya supaya Bawaslu bisa segera bergerak melakukan kerja-kerja pengawasan di beberapa daerah.
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pelanggaran dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa ditekan dengan kehadiran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Menurutnya, potensi kerawanan pelanggaran pidana pemilihan (pilkada) masih sangat tinggi.
