Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menceritakan latar belakang menulis buku Dinamika Pengawasan Pemilu: Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan. Kata Puadi, buku tersebut lahir dari riset panjang terhadap Pemilu Serentak 2019 di DKI Jakarta.
"Buku ini menunjukkan bahwa dalam pengawasan daftar pemilih, Bawaslu sering terbentur akses data dari KPU dan pemerintah daerah," ucapnya saat membuka kegiatan Literasi Data untuk Pengawasan Pemilu dengan Tema: Sinergi Universitas dan Pengawas Pemilu melalui Literasi Data di Kampus Pasca Sarjana Universitas Nasional, Jakarta, Rabu, (15/10/2025).
Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022 ini menambahkan, dorongan menulis buku ini lahir dari kegelisahan dirinya ketika menyaksikan pengawas pemilu harus berhadapan dengan realitas politik yang keras. Di sisi lain, perangkat hukum sering kali belum cukup menjawab kompleksitas lapangan. Semua itu, sambungnya, memperlihatkan bahwa pengawasan adalah kerja di tengah pusaran kepentingan, bukan sekadar penerapan pasal-pasal hukum.
"Buku ini adalah ikhtiar untuk mendokumentasikan pengalaman, merekam dinamika, sekaligus menawarkan refleksi agar pengawasan pemilu tidak hanya dilihat secara normatif, tetapi juga secara praktis dan institusional," ungkapnya.
Puadi menambahkan, kebaruan dari buku ini ada pada dua hal. Pertama, pengawasan dipahami bukan hanya sebagai fungsi normatif, tetapi sebagai kapasitas kelembagaan yang harus bernegosiasi, berkolaborasi, sekaligus berhadapan dengan kepentingan aktor lain. Kedua, kata dia, interaksi kepentingan bukan dilihat sebagai hambatan, tetapi sebagai realitas demokrasi yang menuntut Bawaslu untuk adaptif, independen, dan inovatif.
"Saya berharap buku ini dapat menjadi bahan refleksi bagi penyelenggara, politisi, akademisi, dan masyarakat sipil, bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, melainkan tanggung jawab bersama untuk menjaga demokrasi elektoral," ungkapnya.
Fotografer: Hendi Poernawan
Editor: Dey
