Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Puadi, menegaskan kesiapan jajarannya dalam melakukan pengawasan menyeluruh menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Ruang Rapat Bima, Jumat (25/7/2025).
“Pencegahan telah kami lakukan melalui imbauan kepada penyelenggara Pemilu, pasangan calon, partai politik pengusung, kunjungan ke tokoh agama, hingga unsur Forkopimda terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri,” ungkap Puadi.
Puadi juga mengungkapkan sejumlah kendala dalam proses pengawasan, khususnya terkait keterbatasan anggaran dan kondisi geografis. Sebagai contoh di Provinsi Papua, kata dia, pengawasan kampanye banyak dilakukan oleh Panwaslu Distrik karena minimnya anggaran, dan belum seluruh pengawas Adhoc terbentuk.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi tersebut mengatakan hingga Juli, Bawaslu Papua telah mengawasi 111 kegiatan kampanye dari dua pasangan calon, dan menerima satu permohonan sengketa yang hasilnya permohonan sengketa tidak dapat diregistrasi.
Dia juga mengatakan, di Kabupaten Barito Utara tercatat sebanyak 196 aktivitas kampanye, empat laporan dugaan pelanggaran kampanye juga telah ditangani, kata dia, satu di antaranya terbukti melibatkan ASN yang tidak netral.
Sedangkan pengawasan di Kabupaten Boven Digoel, lanjut dia, berjalan relatif kondusif. Meski sempat terjadi pembatalan kampanye oleh salah satu pasangan calon.
Di akhir paparannya, Puadi menekankan, Bawaslu akan terus berkoordinasi dengan KPU dan aparat keamanan guna memastikan PSU berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan asas keadilan Pemilu.
“Kami (Bawaslu) tidak akan mengendur dalam upaya pengawasan. Integritas dan kepercayaan publik harus terus dijaga,” pungkasnya.
Editor: Reyn Gloria
Foto : Nofiar
