Submitted by Robi Ardianto on
Anggota Bawaslu Puadi saat memberikan pengarahan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) bertema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” di Serang, Banten, Selasa (15/7/2025)/Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap kader Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) menjadi mata dan telinga rakyat dalam menjaga demokrasi. Pasalnya, kata dia, Pemilu 2029 mendatang memiliki tantangan yang semakin komplek seperti digitalisasi, disinformasi, politik uang, polarisasi identitas, dan intervensi elite.

"Kami berharap kepada peserta jadilah mata dan jadilah telinga rakyat dalam setiap proses demokrasi," katanya sebelum membuka kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) bertema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” di Serang, Banten, Selasa (15/7/2025).

Doktor lulusan Universitas Nasional (Unas) tersebut juga meminta kader P2P menggunakan saluran pelaporan Bawaslu bila menemukan adanya dugaan pelanggaran. Dia juga meminta, kader aktif dalam seluruh proses tahapan pemilu, terlebih dalam tahapan yang rawan pelanggaran.

"Jika menemukan adanya dugaan pelanggaran, jangan diam saja, Laporkan!.  Sesuaikan dengan wilayah masing-masing," pintanya.

Selain itu, dia juga meminta kader P2P membangun jaringan relawan pengawas di daerah masing- masing dan nasional. Juga, kata dia,  gunakan jaringan tersebut dalam berbagi informasi.

"Tolong bangun komunikasi jaringan pengawas di daerah masing- masing. Bangun jaringan pengawas yang ada di Banten, dengan jaringan di wilayah-wilayah lain agar jaringan makin meluas. Share informasi, koordinasi yang baik agar ke depannya, demokrasi dan pemilu di Indonesia akan lebih baik lagi," ungkapnya.

Terakhir, pria kelahiran Bekasi tersebut menegaskan semakin banyak rakyat terlibat dalam proses pengawasan, semakin menetukan kualitas demokrasi di Indonesia.

"Pemilu 2029 akan menjadi momen penting bagi demokrasi di Indonesia dan kualitasnya sangat ditentukan oleh sejauh mana rakyat banyak terlibat dalam proses pengawasan," tegasnya.

Sebagai informasi, P2P di Provinsi Banten merupakan titik ketiga setelah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 90 kader pengawas partisipatif.

Editor: Reyn Gloria
Foto: Robi Ardianto