Tahapan Pemilihan Tahun 2024 pada Sabtu (15/2/2025)/foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan beberapa saran evaluasi terkait Pemilihan 2024. Beberapa poin yang dia sampaikan meliputi: terkait pengembangan kapasitas SDM pengawas pemilu, pembinaan jajaran pengawas, perencanaan program dan kegiatan pasca tahapan pemilihan tahun 2024.
Terhadap permasalahan pengembangan kapasitas SDM pengawas, Herwyn mengapresiasi jajaran pengawas Pemilihan level Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah melaksanakan bimbingan teknis dan rapat koordinasi pengembangan kapasitas pengawas pemilu kepada jajaran pengawas adhoc di level kecamatan dan desa/keluarahan bahkan TPS. Hanya saja problem yang ada adalah kegiatan pengembangan kapasitas pengawas pemilu sering bertabrakan dengan agenda pengawasan tahapan.
"Mepetnya waktu tahapan pemilu mulai dari pembentukan pengawas adhoc sampai memasuki tahapan pemilihan kepala daerah menjadikan kita kesulitan mencari waktu yang longgar untuk membekali jajaran di bawah sebelum terlibat pada kerja-kerja pengawasan. Untuk itu pada evaluasi ini perlu dibicarakan apakah kita bisa merumuskan dengan matang ide pemisahan tahapan pemilu dan pemilihan agar pengembangan SDM kita juga lebih matang," katanya dalam kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja SDM dan Penyelenggara Adhoc
Tahapan Pemilihan Tahun 2024 pada Sabtu (15/2/2025).
Herwyn juga meminta jajaran pengawas pemilu di provinsi dan kabupaten/Kota untuk terus melahirkan inovasi kerja setelah tidak adanya tahapan pemilu demi menjaga kepercayaan publik.
"Meski tahapan pemilu maupun pemilihan sudah berakhir namun kinerja kita tetap dipantau masyarakat. Saya meminta kita tetap terus berkinerja meski sudah tidak ada tahapan. Hal ini juga demi mempertahankan kepercayaan masyarakat sebagaimana survey dari lembaga litbang yang kredibel yang merilis ke publik bahwa Bawaslu termasuk lembaga dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi," ujarnya.
Menurut Herwyn, Bawaslu sekarang menghadapi dua tantangan besar namun wajib dijawab dengan baik. Pasca tidak adanya tahapan pemilu dan pemilihan serta kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah, Bawaslu dituntut untuk merencanakan inovasi program kerja minim anggaran demi eksistensi lembaga.
Editor: JRP
