Bawaslu Luncurkan Maskot Baru 'Wasra' dan 'Wasri'
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sepekan menuju tahapan kampanye, Bawaslu meluncurkan maskot baru bermama Wasra dan Wasri. Maskot ini dikenalkan kepada publik  sebagai hasil kreatif terbaik dari sayembara Maskot Bawaslu yang diadakan sejak 23 Oktober.

Dalam Rapat Wantannas, Totok Terangkan Definisi Politik dan Politisasi Identitas
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu menjelaskan definisi politik identitas dan politisasi identitas sebagai salah satu isu strategis Bawaslu pada Pemilu 2024. Totok menjelaskan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam diskusi yang diadakan Dewan Ketahanan Nasional, Rabu (22/11/2023).

Bawaslu Yakin Polri dapat Beri Perlindungan, Pengamanan, Pelayanan kepada Penyelenggara Pemilu dan Masyarakat
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yakin Polri memberikan perlindungan, pengamanan, pengayoman, dan pelayanan kepada penyelenggara pemilu dan masyarakat. Sebab, Polri memiliki alat dan kelengkapan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Rakornas Humas, Lolly Minta Sampaikan Informasi secara Edukatif dan Transformatif
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)dan Anugerah Kehumasan Tahun 2023, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta peran hubungan masyarakat (humas) tampil ke depan dalam menyampaikan informasi secara edukatif dan transformatif. Menurutnya kerja humas bukan hanya cepat, melainkan butuh ketepatan dalam memberikan informasi. 
Lanjutan Tiga Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi, Bawaslu Sahkan Alat Bukti dan Periksa Saksi
Ditulis oleh : Jaa Pradana pada :



Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Majelis sidang Bawaslu kembali melanjutkan tiga sidang dugaan pelanggaran administrasi tahapan pencalonan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Agenda sidang kali ini yakni mendengarkan jawaban terlapor, mengesahkan alat bukti, dan memeriksa saksi.

Lolly Ajak Polri Perkuat Kolaborasi untuk Cegah dan Tangani Pelanggaran Pemilu di Medsos
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak jajaran Polri secara bersama memperkuat kolaborasi dengan pengawas pemilu dalam mencegah dan menangani pelanggaran Pemilu 2024 di media sosial (medsos). Menurutnya ada banyak kerja sama yang perlu dilakukan dalam menangani pelanggaran pemilu yang akan memasuki tahapan kampanye.

Rakernis Penanganan Pelanggaran, Puadi Tegaskan Temuan Harus Bisa Dibuktikan
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi menegaskan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak boleh sembarang menyatakan suatu hal atau laporan adalah temuan. Pasalnya, dia menyatakan temuan harus dapat dibuktikan.

Bawaslu, KSP, dan BPJS Luncurkan SEB untuk Skrining Kesehatan Pengawas Ad hoc
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, bersama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, dan Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, meluncurkan surat edaran bersama (SEB) untuk melakukan skrining kesehatan awal bagi penyelenggara pemilu ad hoc termasuk pengawas TPS .
Komisi II DPR RI Setujui Rancangan Perbawaslu Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bawaslu, dan DKPP  menyetujui rancangan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum. RDP tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu Paudi, Lolly Suhenty, dan Sekjen Bawaslu Ichsan Fuadi.

Kerawan Pemilu 2024 Teridentifikasi Sebanyak 1.952, Bawaslu Daerah Diminta Lebih Masifkan Pencegahan
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mendorong Bawaslu seluruh Indonesia lebih memasifkan kerja pencegahan. Pasalnya kata dia, hingga saat ini Bawaslu telah mengidentifikasi sebanyak 1.952 kerawanan.

Lolly Harap Festival Budaya Bawaslu Ciptakan Efek Deterens untuk Cegah Kecurangan Pemilu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Siak, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap festival budaya yang diadakan Bawaslu di tiap tingkatan, tidak saja melestarikan gerakan budaya, tetapi juga menciptakan gerakan efek deterens (menolak; menangkis; atau mencegah) terjadinya kecurangan pemilu.

Bagja Jabarkan Tantangan Pemilu Indonesia di Era Digital ke Akademisi Utrecht University
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan tantangan pemilu di Indonesia pada era digital saat ini. Menurutnya, penyebaran informasi hoaks masih menjadi tantangan utama yang akan dihadapi pada Pemilu 2024.

Bawaslu Gelar Tujuh Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menggelar secara langsung tujuh sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Sidang ini dilaksanakan di dua ruang sidang secara terpisah, dengan agenda mendengarkan pokok laporan pelapor dan terlapor.

Puadi Ingatkan Bacaleg Tidak Kampanye Sebelum 28 November 2023
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan bakal calon legislatif (Bacaleg) tidak melakukan kampanye sebelum tahapan kampanye dimulai. Dia menjelaskan, tahapan kampanye akan dilakukan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Meski demikian, saat ini, kata dia peserta pemilu dari partai politik diperkenankan melakukan sosialisasi di internal partai.

Pasca-penetapan DCT, Bawaslu Terima 23 Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Tiga Negtralitas PJ Bupati
Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menuturkan pasca penetapan daftar calon tetap (DCT) calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah ada 23 laporan dugaan pelangagran administrasi yang masuk ke Bawaslu. Menurutnya, jajaran penmgawas pemilu harus bersikap responsif dalam menerima aspirasi dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.