Kabupaten Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali menggelar Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan karakter-karakter kader pengawas yang wajib ada dan digunakan saat ikut mengawasi.
Pertama, sebut Lolly, kader harus logis dan paham akan aturan sehingga tidak main hukum sendiri. Dia mengatakan kader untuk mempertanggungjawabkan setiap yang dilakukan.
"Kedua karakter kader pengawas harus harus kritis, jadi berani mempertanyakan dan mencari tahu lebih jauh, karena yang dipertaruhkan demokrasi, jangan mengaku kader kalau kita nggak kritis," tutur Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Halaman Bawaslu Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (12/5/2026).
Para peserta, lanjut Lolly, juga harus memiliki karakter yang berani untuk menyuarakan gagasan yang dipikirkan. Menurutnya kader P2P ini sifatnya kerelawanan, sehingga mereka memiliki konteks untuk mencegah dengan cara menginformasikan ke Bawaslu.
"Keempat, berdampak, kalau tidak berdampak buat masyarakat bukan kader namanya, kita harus hadir. Kalau semua kader bergerak dan berdampak nyata mengawasi secara nyata pasti Bawaslu sangat terbantu," tegas Lolly.
Dalam karakter-karakter inilah, Lolly menaruh harapan tinggi kader pengawas partisipatif bisa membantu suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Sehingga dia meminta agar para kader P2P dapat menjadi aktor dalam momentum yang tepat.
"Harapan kami Kabupaten Tangerang bisa memotivasi menginspirasi semua pemerintah daerah untuk menginisiasi para kader partisipatif melakukan geliat yang sama," ungkapnya.
Acara Kick off ini dihadiri Bupati Kabupaten Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid yang turut mengapresiasi langkah Bawaslu dalam pelibatan masyarakat di program P2P. Dia berharap seluruh kader pengawas partisipatif dapat menjadi penjaga demokrasi saat Pemilu dan Pilkada berlangsung.
"Kita harus menjaga demokrasi kita dalam pagar-pagar demokrasi, saya yakin niatan baik dan positif dari para kader ini saya minta agar pemilu lima tahunan ke depan bisa berjalan dengan lancar," kata Maesyal.
Untuk diketahui, P2P telah menjadi program prioritas nasional kerjasama Bawaslu dengan Bappenas. Program ini akan diselenggarakan di 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia secara luring dan daring pada 12 Mei hingga Oktober 2026.
Foto: BSW
Editor: Nofiar
