Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menyambangi kantor Kementerian Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk membahas strategi peningkatan partisipasi pemilih luar negeri (LN) dalam menyambut Pemilu 2029. Fokus utama pertemuan ini adalah mengatasi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemilu yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam jumlah besar.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengungkapkan persiapan Pemilu 2029 akan dimulai pada 2027. Dia menyampaikan, persiapan ini diawali dengan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di luar negeri serta seleksi Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN).
“Pada pemilu sebelumnya, terdapat 61 titik negara yang menjadi lokasi penyelenggaraan pemilu luar negeri, dan mayoritas wilayah tersebut merupakan negara penempatan PMI,” katanya di kantor KP2MI Selasa (25/11/2025).
Bagja menjelaskan, beberapa negara menjadi perhatian khusus Bawaslu, seperti Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, dan Hong Kong, karena memiliki jumlah pekerja migran yang tinggi dan risiko pelanggaran pemilu yang signifikan. Ia juga menyoroti kasus di Kuala Lumpur. Berdasarkan data KPU, tercatat sekitar 500.000 pemilih, namun hanya sekitar 40.000 yang hadir di TPS.
Bagja menilai, salah satu penyebab rendahnya partisipasi pemilih dipicu oleh keterbatasan jam kerja para PMI, terutama di sektor domestik dan pelaut di wilayah seperti Hawaii dan Timur Tengah. Maka, sambungnya, perlu menyiapkan strategi mitigasi untuk pelaksanaan pemilu ke depan
"Usulan kami adalah saat hari H pemilu itu diliburkan untuk yang di luar negeri, karena mungkin berbeda dengan di Indonesia yang pasti libur pada saat hari H pemilu,” tegas Bagja, menggarisbawahi pentingnya jaminan hak memilih bagi PMI.
Menanggapi hal tersebut, Menteri KP2MI, Mukhtarudin, menyatakan kesiapan lembaganya untuk bersinergi. Mukhtarudin menekankan bahwa ketersediaan dan integrasi data PMI merupakan isu kunci yang harus segera diselesaikan.
“Kita memahami banyak PMI kita yang ada di Taiwan, Hong Kong, Timur Tengah. Masalah ini yang paling penting adalah terkait data, khususnya pekerja migran yang terdata untuk bisa integrasi data terkait,” ujar Mukhtarudin.
Dia menjelaskan, KP2MI saat ini memiliki Sistem Komputerisasi Pelayanan, Penempatan, dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SiskoP2MI) yang berisi banyak informasi terkait pekerja migran. Mukhtarudin juga mengumumkan rencana peluncuran aplikasi Peduli WNI bersama Kementerian Luar Negeri, yang nantinya akan terintegrasi dengan SiskoP2MI.
Terkait pengawasan, Mukhtarudin menyatakan KP2MI siap menanti penugasan dari Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) yang akan berada di bawah koordinasi mereka, sehingga memudahkan pelibatan dalam kepanitiaan pemilu di luar negeri.
"Prinsipnya, KP2MI siap untuk bersinergi dan bekerja sama dengan Bawaslu demi menyukseskan semua program pemerintah, termasuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu bagi seluruh warga negara di luar negeri," ujarnya.
Perlu diketahui, Audiensi ini menghasilkan kesepakatan bersama mengenai urgensi penguatan koordinasi lintas lembaga.
1. Penguatan Koordinasi: Kedua lembaga sepakat bahwa koordinasi lintas lembaga sangat penting dalam persiapan Pemilu 2029, terutama terkait pemilu luar negeri.
2. Solusi Data: KP2MI siap bersinergi melalui SiskoP2MI dan integrasi rencana aplikasi Peduli WNI untuk menyelesaikan isu ketersediaan dan integrasi data pemilih PMI.
3. Jaminan Hak Pilih: KP2MI mendukung penuh penguatan sosialisasi sejak pra-keberangkatan dan siap berkoordinasi dengan P3MI serta pemberi kerja untuk menjamin hak memilih PMI.
4. Mitigasi dan Deteksi Dini: Kedua pihak sepakat untuk segera menyusun strategi mitigasi, deteksi dini kerawanan, dan evaluasi sistemik agar pelaksanaan pemilu luar negeri ke depan dapat lebih tertib, adil, dan partisipatif.
Penulis dan fotografer: BSW
Editor: Hendi Poernawan
