Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai, kolaborasi antara lembaga pengawas pemilu dengan perguruan tinggi dapat memperkaya wacana, memperluas perspektif, serta memperkuat basis ilmiah dalam penyusunan kebijakan revisi Undang-Undang Pemilu dari perspektif pengawasan pemilu. Menurutnya, keterlibatan civitas akademika menjadi sangat penting.
“Dunia akademik berperan memberikan landasan teoritik, analisis kritis, serta rekomendasi kebijakan berbasis riset untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu,” kata Bagja saat membuka Seminar Nasional bertema Penguatan Tata Kelola Pengawasan Pemilu Melalui Sistem Pencegahan dan Penegakan Hukum Pemilu yang Berkeadilan dalam Rangka Revisi Undang-Undang Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Jumat, (21/11/2025).
Bagja menambahkan, seminar juga merupakan forum ilmiah untuk merumuskan gagasan, pandangan, dan rekomendasi strategis bagi penguatan pengawasan pemilu di Indonesia. “Seminar ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif antara penyelenggara pemilu, akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola pengawasan pemilu yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagai bagian dariupaya memperkuat demokrasi konstitusional Indonesia,” ungkapnya.
Dikatakan Bagja, kegiatan yang berlangsung di beberapa universitas ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kolektif mengenai pentingnya tata Kelola kelembagaan pengawasan pemilu yang berkeadilan, akuntabel, dan efektif dalam menjaga integritas demokrasi elektoral di Indonesia. Selain itu, sambungnya, identifikasi permasalahan dan tantangan dalam sistem pengawasan, pencegahan, serta penegakan hukum pemilu dan pemilihan.
“Saya harap forum ini mampu menggali perspektif akademik dan praktis dari para pakar, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat desain tata kelola pengawasan pemilu yang adaptif terhadap perkembangan politik, hukum, dan teknologi informasi,” pungkasnya.
Fotografer: Hendi Poernawan
Editor: Dey
