Maros, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan penanganan pelanggaran administrasi Pilkada Serentak 2020 berbeda dengan mekanisme hasil putusan penanganan pelanggaran Pemilu 2019. Meski begitu, dia memastikan rekomendasi Bawaslu daerah dalam pilkada wajib dilaksanakan KPU setingkat.
Gorontalo - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Gorontalo Wahyudin M. Akili meminta KPU Gorontalo konsisten jalankan aturan terkait pemberian salinan daftar pemilih. Hal itu disampaikannya saat penetapan daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU Gorontalo.
Bima, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Menilai banyaknya bakal pasangan calon (Bapaslon) yang teridentifikasi melanggar aturan protokol kesehatan saat pendaftaran, Bawaslu Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta KPU setempat lebih tegas menindak jika terdapat pasangan calon (Paslon) kembali melanggar aturan protokol kesehatan yang sama saat pengundian nomor urut.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu RI Abhan memberikan apresiasi atas pengabdian seluruh jajaran Bawaslu di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kota Makassar sampai tingkat kelurahan yang terus siap mengawal proses demokrasi meskipun berbagai kendala menghadang. Menurutnya, tantangan terberat saat ini adalah mengawasi kampanye daring (dalam jaringan) untuk Pilkada Serentak 2020 yang digelar di 270 daerah.
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Ruang Senat Lantai 2 Gedung Rektorat Unhas, Selasa (15/9/2020). Hal ini dalam memperkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi Unhas yang meliputi pendidikan dan pengajaran; penelitian dan pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat terkait pemilu maupun pilkada.
Magelang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebanyak sepuluh desa di Kabupaten Magelang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Bawaslu Kabupaten Magelang terkait komitmen pembentukan desa pengawasan dan desa anti politik uang (Desa APU).
Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Malaka meraih peringkat pertama dalam penulisan legal opini yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis Advokasi Pendampingan Hukum untuk 22 Kabupaten/Kota se- Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Sabtu (12/9/2020).
Kupang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Manggarai berhasil meraih peringkat ketiga dari 22 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi se-Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini berlangsung dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis Advokasi Pendampingan Hukum di Kupang, Sabtu, (12/9/2020).
 |
Webmail
