• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono memastikan jajaran pengawas pemilu seluruh Indonesia telah siap menyampaikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan peran aktif Bawaslu dalam upaya mewujudkan pemilu yang ramah perempuan. Dia menyampaikan itu saat menjadi pembicara dalam seminar yang diadakan Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Jumat, (26/04/2023).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan akan ada 297 laporan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta seluruh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bisa bekerja lebih cepat dan tepat dalam menyusun keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU Pileg) calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Empat pimpinan Bawaslu meminta jajaran Bawaslu daerah bersiap dengan tugas sisa Pemilu 2024 sekaligus mempersiapkan pengawasan Pemilihan (Pilkada) Serentak Tahun 2024.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Rabu, 3 Juni 2015 - 22:57 WIB

Bontang, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Badan Pengawas. Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Nasrullah menilai lewat proses pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, negara ingin menempatkan rakyat menjadi lebih berdaulat. Saat ini mulai dari presiden, anggota DPR, kepala daerah hingga kepala desa, dipilih langsung oleh rakyat. Akan tetapi menurut Nasrullah rakyat hingga kini belum berdaulat dalam pemilihan, bahkan cenderung diperlakukan secara tidak manusiawi.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Rabu, 3 Juni 2015 - 19:26 WIB

Bontang, Badan Pengawas Pemilu - Semarak jelang pemilihan kepala daerah mulai terasa di sejumlah daerah dengan menjamurnya alat peraga dari para bakal calon kepala daerah. Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Nasrullah mengingatkan agar upaya para bakal calon kepala daerah untuk mempopulerkan diri tersebut, tidak dilakukan dengan merusak lingkungan serta harus menjaga estetika kota.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Selasa, 26 Mei 2015 - 19:57 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sekitar 50 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Selasa (26/5) sore. Kedatangan rombongan yang mengenakan jas almamater merah ini untuk mengetahui lebih dalam tentang praktik kepemiluan di Indonesia.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Jumat, 22 Mei 2015 - 23:25 WIB

Sukabumi, Badan Pengawas Pemilu – Praktik politik uang dalam proses rekrutmen pemimpin seperti di pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (pilkada) dinilai kian mengkhawatirkan. Cara curang dari peserta pilkada yang terkadang justru dinanti oleh para pemilih itu, dinilai merusak sendi demokrasi Indonesia.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Jumat, 22 Mei 2015 - 18:28 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Permasalahan aktual dalam persiapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang akan dilangsungkan kurang dari tujuh bulan kedepan, dinilai bukan lagi berada pada aspek teknis melainkan politis. Kompleksitas politik, baik di tingkat nasional maupun daerah yang terjadi membuat situasi kurang kondusif dan berdampak pada psikologi daerah dalam mempersiapkan pilkada.

Ditulis oleh : deytri aritonang
pada : Jumat, 22 Mei 2015 - 16:18 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan untuk mengawal proses rekapitulasi suara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sebab, tidak ada tahapan rekapitulasi suara di tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Ditulis oleh : admin
pada : Rabu, 20 Mei 2015 - 05:55 WIB

Musi Rawas, Badan Pengawas Pemilu – Pemilu merupakan arena penyadaran hak politik masyarakat. Melalui kerja politik akan mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia di masyarakat. Dalam prinsip pemilu hak pemilu itu melekat.

Ditulis oleh : rumonang sipayung
pada : Senin, 18 Mei 2015 - 19:33 WIB

Padang Sidempuan, Bawaslu -- Badan Pengawas Pemilu meminta pemerintah daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah pada awal bulan Desember 2015, memberikan dukungan pegawai sekretariat berlatar belakang ilmu hukum guna memperkuat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat dalam menyelesaikan sengketa proses pilkada.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Senin, 18 Mei 2015 - 14:43 WIB

Tapanuli Selatan, Badan Pengawas Pemilu - Salah satu praktik menyimpang dalam rekrutmen kepala daerah yang berpotensi melahirkan calon bermasalah adalah pengenaan "uang perahu" atau mahar yang mesti dipenuhi bakal calon agar diusung oleh partai politik sebagai calon kepala daerah. Menjelang tahap pencalonan pilkada serentak 2015 yang akan dimulai beberapa bulan mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mencium adanya modus baru dalam praktik "uang perahu".

Ditulis oleh : deytri aritonang
pada : Selasa, 12 Mei 2015 - 16:18 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menggelar sarasehan sekaligus pertukaran pengetahuan (exchange of view) terkait pemilu dan pengawasan pemilu dengan delapan negara sahabat Indonesia, Selasa (12/5/2015). Kegiatan tersebut diharapkan mampu memberi masukan bagi perbaikan demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu di Indonesia.

 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text