Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Masih adanya persoalan anggaran pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (pilkada) di sejumlah daerah, memunculkan wacana agar jadwal pilkada ditinjau kembali. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Muhammad berharap jadwal pilkada serentak 2015 yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2015, tidak diundur.
“Insya Allah Bawaslu RI dan KPU tidak akan memundurkan jadwal,” ujar Muhammad di Jakarta, akhir pekan lalu.
Palu, Badan Pengawas Pemilu – Menghadapi Pemilukada Serentak yang akan dilaksanakan bulan Desember 2015 di 269 daerah seluruh Indonesia, Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi Stakeholders dalam rangka pendidikan partisipatif pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota se-Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
Banjarmasin, Disela-sela sambutan ketua Bawaslu pada pelantikan Panwaslih Kabupaten/Kota Se - kalimantan Selatan memperkenalkan secara resmi Maskot Pengawasan Pilkada 2015 di Gedung Graha Abdi Persada.
“Dalam kesempatan ini juga kami memperkenalkan Maskot Pengawasan oleh Bawaslu Provinisi Kalimantan Selatan dalam rangka “Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota” dengan tema pengawasan partisipatif dengan slogan Baimbai Bawaslu Kita Awasi Pilkada 2015”. Ujar Mahyuni.
Banjarmasin, Bawaslu Kalsel - Menindaklanjuti surat edaran dari Bawaslu RI dan melaksanakan amanat Pasal 24 ayat (1) Lampiran Undang - Undang No. 1 Tahun 2015. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Bawaslu Prov), Mahyuni, S.Sos., M.AP. sekitar pukul 16:00 WITA melantik Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Panwaslih) untuk 13 Kabupaten/Kota, di Gedung Abdi Persada Banjarmasin, Kamis (23/4/2015).
Balige, Badan Pengawas Pemilu -- Mahalnya biaya politik untuk menjadi kepala daerah (gubernur, walikota/bupati) dalam pemilihan gubernur, walikota/bupati dapat dimanfaatkan bandar narkoba untuk ikut bertarung dalam perhelatan politik 5 (lima) tahunan itu.
Siantar, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu melakukan sosialisasi dan pendidikan pengawasan pemilihan bupati/walikota kepada masyarakat di 2 (dua) dari 4 (empat) kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Keberadaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diakomodasi dalam UU Pemilihan Kepala Daerah tentu merupakan kabar baik bagi Pengawas Pemilu dan menjadi kepanjangan tangan Pengawas Pemilu untuk memastikan tidak adanya kecurangan di masing-masing TPS.
Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilu Riau – Sebanyak 101 orang yang mendaftarkan diri untuk melamar anggota pengawas pemilu di 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2015, dinyatakan lulus verifikasi berkas administrasi oleh Tim Seleksi Panwas Provinsi Riau.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro menjamin hasil open bidding (seleksi terbuka) pertama kalinya, pejabat eselon II di lingkungan Bawaslu RI dan DKPP RI, dilakukan secara objektif dan profesional.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Seleksi terbuka pejabat eselon II Bawaslu RI dan DKPP RI tahun 2015 dipastikan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 |
Webmail
