• English
  • Bahasa Indonesia

Provinsi Sumut Gelar 23 Pilkada, Politik Uang Sering Terjadi

Siantar, Badan Pengawas Pemilu –  Badan Pengawas Pemilu melakukan sosialisasi dan pendidikan pengawasan pemilihan bupati/walikota kepada masyarakat di 2 (dua) dari 4 (empat) kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Sosialisasi dan pendidikan pengawasan pilkada itu dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pemilihan bupati dan walikotanya pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang.

Sumatera Utara  merupakan satu-satunya provinsi yang paling banyak melangsungkan pemilukada serentak tahun 2015, yakni sebanyak  23 dari 33 kabupaten/kota. Sehingga pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan pemilukada di Kota Siantar dan Kabupaten Tobasa dinilai tepat  apalagi suhu politik di sejumlah kabupaten/kota tersebut  dinilai ‘panas’. 

Pimpinan Bawaslu  Republik Indonesia Nelson Simanjuntak menilai cukup banyak kabupaten/kota di Sumatera Utara yang suhu politik dan tingkat kerawanannya begitu tinggi. Antara lain dikarenakan bakal calon bupati/walikota berkisar antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) calon, sehingga menimbulkan persaingan ketat di tengah masyarakat. Sementara disisi lain tingkat kekerabatannya begitu tinggi sehingga rawan terjadi gejolak perpecahan.

“Persaingan politik untuk merebut kekuasaan pasti akan panas dan cukup ketat. Ini perlu diantisipasi oleh tokoh-tokoh parpol, tokoh agama, tokoh masyarakat, tua-tua adat, LSM dan wartawan, supaya jangan sampai terjadi perpecahan diantara kita. Mari sama-sama mengawal pemilihan didaerah kita dengan saling mengawasi dan saling menjaga suasana yang baik,” papar Nelson Simanjuntak dalam sosialisasi tatap muka kepada stakeholder dan masyarakat di Kampus Universitas Simalungun, Kota Siantar, Selasa (13/4).

Nelson Simanjuntak juga mengatakan hal serupa saat sosialisasi di Kabupaten Tobasa bertempat di asrama Yayasan Sopo Surung SMA 2 Balige , Rabu 14/4). Dikatakan, baik tidak penyelenggaraan pilkada serentak tidak hanya tangggungjawab penyelenggara pemilu. Namun peran serta peserta pemilu (parpol) dan tokoh masyarakat dan tokoh agama justru lebih penting dalam menciptakan suasana persaingan sehat, aman dan damai.

Dalam pelaksanaan sosialisasi tatap muka dengan stakeholder, Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara  juga melatih sejumlah tokoh parpol, tokoh ormas dan wartawan untuk pengawasan pemilu di bidang penanganan pelanggaran dan penindakan. Masing-masing pelaksanaan sosialisasi tatap muka baik di Universitas Simalungun di Siantar maupun di Yayasan Sopo Surung SMAN 2 Balige  digelar di 3 (tiga) kelas yang berbeda. Setiap kelas diberikan materi umum, materi khusus dan materi teknis penanganan pelanggaran.

Potensi kerawanan yang selalu berulang menurut Pimpinan Bawaslu Nelson Simanjuntak, antara lain politik uang kepada masyarakat, pencurian suara, manipulasi jumlah pemilih, penggunaan fasilitas negara/pemerintah, mobilisasi aparatur negara dan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak pada tempatnya. Namun dari semua faktor-faktor itu yang paling mengkhawatirkan adalah politik uang.

“Politik uang itu sering terjadi dan itu sesungguhnya tindak pidana tapi sepertinya masyarakat kita sudah menganggap hal yang biasa. Ini yang harus diberikan kesadaran kepada mayarakat. Calon bupati/walikota yang terpilih karena money politik akan berusaha mengembalikan uangnya. Itu sebabnya banyak kepala daerah yang ditangkap karena korupsi dan akhirnya masyarakat juga yang susah. Sementara daerahnya begitu-begitu saja, tidak maju-maju,” papar Nelson.

Walikota Siantar Hulman Sitorus dan Sekda Kabupaten Tobasa Audi Murphy Sitorus secara terpisah menyambut baik sosialisiasi tatap muka dan pendidikan pengawasan pemilukada di wilayahnya. Hal ini membantu program pemda setempat yang memang tengah mempersiapkan sarana, prasana, dana dan sumber daya manusia untuk menggelar pilkada tersebut.

Rangkaian kegiatan sosialisasi tatap muka secara marathon di Kota Siantar dan Kabupaten Tobasa, dihadiri sejumlah pejabat strukrutal, tenaga ahli dan tim asistensi Bawaslu RI, Pimpinan Bawaslu Sumatera Utara,  Syahrida R Rahasan, Auliya Andri dan Herdi Munthe serta sejumlah pejabat dan staff Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

 

Penulis :raja monang silalahi.

Foto : raja monang silalahi 

Walikota Pematang Siantar Hulman Sitorus dan Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak memberikan arahan dalam rangka sosialisasi tatap muka dan pendidikan pengawasan Pemilukada di Pematang Siantar
Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 31 Januari 2019 - 10:30 WIB
Tempat :
Jakarta, Senayan.
Waktu:
Jumat, 8 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 7 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Rabu, 6 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Minggu, 3 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019
Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019