• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengapresiasi serta merasa terbantu dengan keterangan tertulis yang disampaikan Bawaslu dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024.

Kabupaten Batang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong semua jajaran Bawaslu untuk mengabadikan kerja-kerja pengawasan pemilu dalam buku.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menjaring aspirasi dari berbagai elemen masyarakat mulai dari akademisi hingga NGO dalam menyusun rencana strategis 2025-2029. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mempersilakan akademisi dan NGO tersebut mengkritik dan memberikan masukan kepada Bawaslu.

Kabupaten Pekalongan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI menyerahkan bantuan dana kerahiman kepada keluarga salah satu pegawai Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) yang membangun gedung Bawaslu Kota Tangerang Selatan (Tangsel) jelang pemilihan dimulai.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Jumat, 2 Februari 2024 - 17:34 WIB

Bantul, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu dan Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah- Aisyiyah (PTMA) melakukan tanda tangan nota kesepahaman (MoU) tentang Partisipasi masyarakat dalam.penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan banyak hal yang bisa diawasi menjelang masa tenang dan pemungutan Pemilu 2024.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Kamis, 1 Februari 2024 - 17:36 WIB


Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Kamis, 1 Februari 2024 - 17:34 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengapresiasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang mendukung Bawaslu dalam merawat nurani bangsa melalui  pengawasan Pemilu 2024. Menurut Ketua GNB, Sinta Nuriyah A. Wahid, Bawaslu memiliki kewenangan yang besar dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga sangat diharapkan kehadirannya menjadi penegak keadilan dalam Pemilu 2024.

Ditulis oleh : Hendi Poernawan
pada : Selasa, 30 Januari 2024 - 19:30 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menjelaskan dalam tahapan kampanye terdapat kerawanan yang dijadikan fokus pengawasan Bawaslu, di antaranya kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian setempat, memasang Alat Peraga Kampanye (APK) tidak pada tempatnya, melibatkan pihak yang dilarang dalam kegiatan, dan potensi penyalahgunaan sumber daya negara dan dana asing sebagai modal kampanye.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Senin, 29 Januari 2024 - 23:30 WIB

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono berpesan kepada jajaran pengawas TPS (PTPS) untuk memastikan pemungutan dan penghitungan suara tidak cacat prosedur. Hal itu disampaikan Totok saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pemetaan Masalah Hukum Pembentukan PTPS dan Pengawasan Pembentukan KPPS, di Semarang, Senin (29/1/2024).

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Minggu, 28 Januari 2024 - 19:14 WIB

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran pengawas pemilu, untuk tegas menindak peserta pemilu jika melakukan tindakan bagi-bagi sembako. Hal itu disampaikan Bagja saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pemetaan Masalah Hukum Pembentukan Pengawas TPS dan Pengawasan Pembentukan KPPS, di Semarang, Minggu (28/1/2024).

Ditulis oleh : Jaka Fajar
pada : Jumat, 26 Januari 2024 - 14:37 WIB

Solo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan kerja pengawasan yang dilakukan pengawas pemilu dapat membuktikan kebenaran penghitungan suara. Hal ini dia sampaikan dalam Konsolidasi Nasional Evaluasi Manajemen Pengawasan Proses Tahapan Logistik Pemilu dan Persiapan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilu 2024 di Solo, Kamis (25/1/2024).

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Kamis, 25 Januari 2024 - 16:07 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan Bawaslu memiliki posisi yang strategis dalam menegakkan keadilan Pemilu. Menurutnya, dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang menggunakan Undang-Undang yang sama dengan Pemilu 2019 maka dugaan pelanggarannya tidak berbeda jauh.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Kamis, 25 Januari 2024 - 15:28 WIB

Kuala Lumpur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik 97 (Sembilan puluh tujuh) orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (PTPSLN) serta 136 (seratus tiga puluh enam) orang Pengawas Kotak Suara Keliling (PKSK) Malaysia di Kantor KBRI di Kuala Lumpur, Rabu (24/1/2024). Pelantikan tersebut dilakukan secara 'hybrid' (luring dan daring)

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS
pada : Selasa, 23 Januari 2024 - 16:31 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sengketa proses tiga calon legislatif (caleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memberikan dokumen perbaikan administrasi kepada KPU RI mencapai kesepakatan dalam upaya mediasi. Pembacaan putusan kesepakatan mediasi yang digelar Bawaslu ini dibacakan Selasa(23/1/2024), di ruang Sidang Utama Bawaslu, Jakarta.

Halaman

PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN DAN REVISI JADWAL SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: K26-30/V 141-2/99, tanggal 3 Oktober 2018 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018, menyampaikan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia, Perpanjangan Masa Pendaftaran dan Revisi Jadwal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

File Pendukung: 

Penjadwalan Verifikasi Tingkat atau Jenis Disabilitas

(RALAT) PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia putra-putri terbaik Indonesia lulusan Sarjana Strata 1 (S-1) / Diploma IV (D-IV) dan Diploma III (DIII) untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018. 
 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 18 (DELAPAN BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023 DI 16 (ENAM BELAS) PROVINSI
Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI BALI DAN PROVINSI PENAMBAHAN TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Penambahan Terpilih Masa Jabatan
2018-2023 Nomor 0504/K.BAWASLU/HK.01.00/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas
kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Pengumuman Wilayah 2 Sumatera Selatan

Pengumuman Wilayah 1 Sumatera Selatan

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0447/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemiliha

File Pendukung: 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0448/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan,Pemberhentian,dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan

File Pendukung: 

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text