Webmail
Bandarlampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Puadi mengingatkan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung berhati-hati dalam menangani dugaan pelanggaran dalam Pemilihan 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menghadiri penyerahan data pemilih pemula tambahan, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menilai, data pemilih merupakan hal yang sangat penting karena menjadi data acuan pengawasan pilkada yang dilakukan Bawaslu. Dia pun mengingatkan, pentingnya penyelenggara pilkada menaati protokol pencegahan covid-19 mengingat adanya kontak fisik.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, apabila prosedur protokol pencegahan penularan covid-19 di TPS (tempat pemungutan suara) telah diterapkan dan menjadi norma baru dalam Peraturan KPU (PKPU), maka secara otomatis hal itu akan menjadi obyek yang bakal diawasi oleh jajaran Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu telah mengirimkan sebanyak 369 laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pilkada 2020 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Laporan pelanggaran tersebut merupakan hasil pengawasan Bawaslu sejak 1 Januari - 15 Juni 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melanjutkan kerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada 2020. Ketua Bawaslu Abhan bersama Ketua KASN Agus Pramusinto menandatangani PKS di Kantor Bawaslu Thamrin Jakarta, Rabu (17/6/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin mengatakan, pandemik covid-19 menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu/pilkada (Bawaslu dan KPU) agar memastikan hak pilih pemilih yang terpapar covid-19 bisa terakomodir. Dia mengingatkan harus dipastikan ada pelindung diri bagi penyelenggara KPU dan Pengawas TPS.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu siap melakukan kerja pengawasan dengan mengedepankan teknologi informasi. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan, pandemik covid-19 membuat Bawaslu harus menggunakan perangkat teknologi sebagai wujud penerapan protokol kesehatan covid-19 guna memimalisir penularannya. Terlebih, tahapan Pilkada 2020 yang sempat ditunda telah resmi dilanjutkan terhitung 15 Juni 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan, Bawaslu bakal berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) sebelum tahapan Pilkada 2020 dimulai.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pengawasan Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 akan diperbarui secara berkala pada setiap tahapan. IKP merupakan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan Bawaslu untuk megidentifikasi, mengetahui, sekaligus mencegah adanya daerah yang berpotensi terjadi kerawanan dalam menyelenggarakan Pilkada 2020 yang berbarengan dengan pandemik covid-19.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan, Bawaslu kembali mengaktifkan kerja Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panwas Kelurahan/Desa sejak 14 Juni 2020. Pembentukan jajaran Panwas/Desa yang tertunda pun dilanjutkan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja merekomendasikan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu selanjutnya bisa mengadopsi metode proporsional tertutup bersyarat. Selain itu, dirinya menjabarkan beberapa kelemahan metode penegakan hukum pemilu dan pilkada yang belum diatur secara jelas dan detail.
 |
