Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Totok Tekankan Pemilu yang Jujur dan Adil Sebagai Bentuk Nyata Lanjutkan Perjuangan Pahlawan

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menekankan Bawaslu sebagai garda terdepan dalam memastikan pemilu yang jujur dan adil, itulah bentuk nyata pengawas dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan.

Upacara HUT RI, Herwyn Minta Bawaslu Daerah Kawal Kemerdekaan Hak Pilih Warga

Sabang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dari ujung barat Indonesia, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memimpin upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. iDa meminta Bawaslu daerah se-Indonesia mengawal kemerdekaan seluruh warga negara Indonesia dalam menentukan hak pilihnya.

Lolly Harap Tidak Ada Diskriminasi di Daerah Perbatasan RI-Malaysia

Nunukan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka pengawasan, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengunjungi Patok Perbatasan RI-Malaysia PB-02 di Desa Aji Kuning, Sebatik Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara.

Refleksi 79 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Puadi Tegaskan Pengawas Pemilu Merdeka Mengawasi

Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan bahwa pengawas pemilu dalam pemilu atau pemilihan merdeka mengawasi. Hal ini merupakan refleksi Republik Indonesia yang telah 79 tahun merdeka.

Lolly Beri Semangat Kemerdekaan dalam Upacara Siaga Pengawasan Partisipatif se-Kaltara

Nunukan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memberikan semangat kemerdekaan kepada jajaran pengawas se-Kalimantan Utara (Kaltara) dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia.

Sejumlah Peserta Pilkada Ajukan Permohonan PHP ke MK, Fritz Minta Bawaslu Daerah Siapkan Keterangan Lengkap

Ditulis oleh : Hendi Purnawan

pada : Selasa, 22 Desember 2020 - 15:09 WIB

Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta kepada jajaran Bawaslu daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 bersiap menghadapi sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya berdasarkan data MK Senin (21/12/2020) pukul 16:00 WIB, terdapat beberapa peserta pilkada bupati dan wali kota mengajukan permohonan sengketa ke MK

Kerja Sama dengan BPIP, Abhan Tegaskan Syarat Penyelenggara dan Peserta Pemilu Setia Kepada Pancasila

Ditulis oleh : Andrian Habibi

pada : Selasa, 22 Desember 2020 - 08:32 WIB

Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan kerja sama penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP), Senin (21/12/2020). Kerja sama ini dalam upaya pelaksanaan pembinaan idiologi dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam bidang kepemiluan.

Bawaslu Jabar Terima Predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenpan-RB

Ditulis oleh : Rama Agusta

pada : Senin, 21 Desember 2020 - 14:52 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) meraih predikat unit pelayanan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan menganggap predikat tersebut tak lepas dari arahan yang diberikan oleh Bawaslu RI.

Ingatkan Pilkada 2020 Belum Usai, Fritz: Masih Ada Sengketa Hasil di MK

Ditulis oleh : Robi Ardianto

pada : Senin, 21 Desember 2020 - 12:03 WIB

Kota Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan gelaran Pilkada 2020 belum usai, masih ada pertarungan terakhir yaitu Perselisihan Hasil Pemilihan 2020 (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Maka dari itu, Bawaslu daerah diminta menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menghadapi sengketa hasil.

Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat

Ditulis oleh : Robi Ardianto

pada : Senin, 21 Desember 2020 - 11:09 WIB

Kota Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan politik uang dalam Pilkada serentak 2020 tergolong tinggi. Dari data penanganan dugaan pelanggaran politik uang yang berjumlah 262 kasus yang telah sampai pengkajian dan penyidikan, terdapat 197 laporan masyarakat dan 65 kasus merupakan temuan Bawaslu. Angka penanganan politik uang tersebut dikumpulkan hingga 17 Desember 2020.

Rakornas Evaluasi Hasil Pengawasan, Tak Hanya Prokes Masalah Klasik Masih Terjadi

Ditulis oleh : Robi Ardianto

pada : Minggu, 20 Desember 2020 - 22:00 WIB

Kota Malang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Pengawasan Pilkada 2020. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan permasalahan pilkada di masa pandemik Covid-19 tidak hanya terjadi soal pelanggaran protokol kesehatan saja (prokes), namun masalah klasik tetap saja masih terjadi.

Ketaatan Prokes dalam Pilkada, Afif: Banyak Pelanggaran saat Kampanye, Namun Tak Terulang Hari Pemungutan

Ditulis oleh : irwan

pada : Minggu, 20 Desember 2020 - 08:09 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengakui masyarakat sangat mematuhi aturan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan covid-19 saat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada Serentak pada 9 Desember lalu. Hal tersebut menurutnya bertolak belakang dengan kondisi saat tahapan kampanye yang masih banyak terjadi pelanggaran.

Wacana Badan Peradilan Khusus Pemilu, Fritz Pertanyakan Empat Hal Substansial

Ditulis oleh : Jaa Pradana

pada : Jumat, 18 Desember 2020 - 10:26 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan ada empat pertanyaan kritis terhadap wacana keberadaan badan peradilan khusus pemilu atau pengadilan pemilu dengan berbagai pilihan bentuknya. Menurutnya keempat pertanyaan substansi tersebut sangat penting sebagai bahan pertimbangan dan kajian rencana pembentukan peradilan pemilu.

Afif Sebut Tingkat Partisipasi Pemilih Menurun saat PSU

Ditulis oleh : Robi Ardianto

pada : Rabu, 16 Desember 2020 - 19:18 WIB

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tingkat partisipasi pemilihan dalam pemungutan suara ulang (PSU) menurun. Setidaknya, kata dia, ada 103 TPS yang direkomendasikan melakukan PSU.

Sirekap Bermasalah, PPK dan KPU Kabupaten/Kota Masih Lakukan Rekapitulasi Penghitungan Manual

Ditulis oleh : Robi Ardianto

pada : Rabu, 16 Desember 2020 - 18:08 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Berdasarkan hasil pengawasan proses rekapitulasi penghitungan suara di 3.629 kecamatan, Bawaslu mendapatkan informasi panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang melakukan rekapitulasi menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) hanya sebesar 20 persen atau sebanyak 708 kecamatan. Sisanya, sebanyak 2.921 kecamatan atau 80 persennya masih menggunakan sistem manual.