Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menekankan Bawaslu sebagai garda terdepan dalam memastikan pemilu yang jujur dan adil, itulah bentuk nyata pengawas dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan.
Banjar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Mochammad Afifuddin melakukan patroli pengawasan sekaligus mengecek kesiapan dua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalimatan Selatan (Kalsel) 2020 pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengunjungi TPS 001 dan 002 Desa Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Selasa (8/6/2021).
Banjar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan berharap tidak ada Pemungutan Suara Ulang (PSU) kembali pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2020. Hal itu dikatakan Abhan saat melakukan patroli pengawasan beberapa Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Martapura, Kelurahan Sungai Paring, Kabupaten Banjar, Selasa malam, (8/6/2021).
Banjar Baru, Bawaslu - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan jajaran petugas TPS agar cermat menentukan pemilih yang telah terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada pada 9 Desember 2020. Menurutnya, warga yang terdata dalam DPT itu dapat menyalurkan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2020 pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Banjar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta adanya hasil dari pencermatan daftar pemilih tetap (DPT) secara akurat dalam menghadapi pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2020 pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Baginya amat penting melindungi hak pilih agar tak disalahgunakan.
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan sejumlah langkah antisipasi meminimalisir potensi pelanggaran dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan (Kalsel). Hal ini dia utarakan saat menghadiri undangan dari KPU Kalsel di Banjarmasin, Senin (7/6/2021)
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan perlu menyamakan frekuensi bagi para peserta training of trainers untuk membangun kesadaran masyarakat khususnya pada nilai-nilai pemilu dan demokrasi. Menurutnya, program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) merupakan ujung tombak kepedulian masyarakat terhadap pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu merumuskan surat edaran (SE) pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu atau pilkada bersama Bawaslu Provisi se-Indonesia. Hal ini demi adanya perbaikan dan pengaturan sesuai kondisi terkini.
Meksiko, Badan Pengawas Pemilihan Umum –Jelang pemilihan federal paruh waktu (midterm) Meksiko 2021, Bawaslu mengikuti Program Yurisdiksi Proses Pemilihan Federal yang diselenggarakan oleh The Electoral Tribunal of the Federal Judicial Power (TEPFJ) di Kota Meksiko, Rabu (2/6/2021). Dalam kesempatan itu, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar berbagi pengalaman melakukan proses penyelesaian sengketa pemilihan secara daring (dalam jaringan) saat masa pandemi kepada TEPFJ.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang tahapan Pemilihan Serentak 2024, Ketua Bawaslu Abhan mengusulkan dalam rekruitmen jajaran Ad hoc (sementara) hanya dilakukan satu kali. Hal ini dia sampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang digelar oleh KPU di Jakarta, Jumat, (4/6/2021).
Meksiko, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu ikut serta menjadi pemantau internasional dalam pemilihan federal paruh waktu (midterm) Meksiko 2021 yang akan dilaksanakan pada 6 Juni mendatang. Pemilihan ini menjadi pemilu terbesar dalam sejarah Meksiko karena akan memilih seluruh kepala daerah (Gubernur, Wali Kota, dan Bupati), anggota legislatif (DPR), dan anggota legislatif daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).