Nunukan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka pengawasan, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengunjungi Patok Perbatasan RI-Malaysia PB-02 di Desa Aji Kuning, Sebatik Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap seluruh jajarannya agar melek teknologi informasi. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebutkan, hal tersebut guna menunjang kerja pengawasan dari Bawaslu untuk menyiapkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menghadapi Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan Bawaslu sebaiknya segera memiliki daftar informasi publik (DIP) kepemiluan sebagai panduan Bawaslu untuk melayani informasi pada masa tahapan Pemilu. Dia menilai hal ini penting untuk memaksimalkan kerja Bawaslu.
Puadi menambahkan DIP Kepemiluan dapat membantu Bawaslu baik Pusat, Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencegah dan mengantisipasi sengketa informasi yang kemungkinan bisa terjadi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangkaian pertemuan secara terpisah dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) ,Bawaslu mengajak para jurnalis memproduksi kepemiluan secara benar. Menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty hal ini demi pendidikan politik dan mencegah merebaknya hoaks (kabar bohong).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengajak anggota Al-Jam'iyatul Washliah turut berpartisipasi dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang berkualitas. Baginya, pemilu berkualitas yakni pemilu yang mampu menjaga daulat rakyat secara 'genuine' (tulus) berdasarkan prinsip kesetaraan hak pilih (equal suffrage) dan kepastian hukum (legal certainty).
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan Bawaslu saat ini sedang mempersiapkan kurikulum pendidikan untuk pelatihan pengawas Pemilu. Rancangan kurikulum Diklat tersebut diharapkan dapat membantu pengawas untuk meminimalisir sejumlah potensi konflik pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 mendatang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda berharap pengesahan derah otonomi baru (DOB) tidak dilakukan berdekatan dengan penetapan keterpenuhan syarat hasil verifikasi administrasi dan faktual. Alasannya hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan.