• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu melakukan harmonisasi rancangan dua Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro melantik 257 pejabat fungsional dan administratif. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan ini dilakukan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (30/11/2020).

Sarolangun - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan pengawas pemilu punya kewajiban melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan (prokes) saat kampanye pertemuan tatap muka terbatas.

Pelalawan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ikut aktif berkampanye untuk salah satu Paslon Pilkada Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau divonis 4 bulan penjara.
 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu merekomendasikan pencocokan dan penelitian (Coklit) ulang pasca-penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020.

Ditulis oleh : ali imron
pada : Jumat, 5 Juni 2015 - 15:13 WIB
Dilihat : 858 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Salah satu potensi pelanggaran yang kerap terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yakni penyalahgunaan dana bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan oleh kepala daerah maupun pejabat daerah setempat. Hal tersebut dikatakan Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak setelah menghadiri Rapat Pertemuan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kantor KPU, Jumat (5/6).

 

Ditulis oleh : Ira Sasmita
pada : Jumat, 5 Juni 2015 - 14:13 WIB
Dilihat : 707 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) berharap penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2015 berjalan lebih optimal.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Kamis, 4 Juni 2015 - 23:19 WIB
Dilihat : 679 kali

Kutai Timur, Badan Pengawas Pemilu - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota telah memberikan kewenangan baru kepada pengawas pemilu, yakni untuk menyelesaikan sengketa pilkada yang putusannya bersifat final dan mengikat. Karena itu apabila calon kepala daerah merasa dirugikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dapat mengadukannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ditulis oleh : falcao
pada : Kamis, 4 Juni 2015 - 22:32 WIB
Dilihat : 746 kali

Bangli, Badan Pengawas Pemilu – Pengawas Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkada. Banyak pihak meragukan kemampuan dan netralitas Panwas dalam mengemban wewenang tersebut.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Kamis, 4 Juni 2015 - 14:55 WIB
Dilihat : 671 kali

Kutai Timur, Badan Pengawas Pemilu - Bentuk dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 2015 yang rencananya akan berlangsung di 269 daerah, tidak hanya sebatas penyediaan anggaran pilkada. Pemda juga siap memberikan bantuan kepada penyelenggara pemilu apabila terdapat berbagai permasalahan teknis dalam pelaksanaan tahapan pilkada.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Rabu, 3 Juni 2015 - 22:57 WIB
Dilihat : 690 kali

Bontang, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Badan Pengawas. Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Nasrullah menilai lewat proses pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, negara ingin menempatkan rakyat menjadi lebih berdaulat. Saat ini mulai dari presiden, anggota DPR, kepala daerah hingga kepala desa, dipilih langsung oleh rakyat. Akan tetapi menurut Nasrullah rakyat hingga kini belum berdaulat dalam pemilihan, bahkan cenderung diperlakukan secara tidak manusiawi.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Rabu, 3 Juni 2015 - 19:26 WIB
Dilihat : 702 kali

Bontang, Badan Pengawas Pemilu - Semarak jelang pemilihan kepala daerah mulai terasa di sejumlah daerah dengan menjamurnya alat peraga dari para bakal calon kepala daerah. Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Nasrullah mengingatkan agar upaya para bakal calon kepala daerah untuk mempopulerkan diri tersebut, tidak dilakukan dengan merusak lingkungan serta harus menjaga estetika kota.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Selasa, 26 Mei 2015 - 19:57 WIB
Dilihat : 827 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sekitar 50 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Selasa (26/5) sore. Kedatangan rombongan yang mengenakan jas almamater merah ini untuk mengetahui lebih dalam tentang praktik kepemiluan di Indonesia.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Jumat, 22 Mei 2015 - 23:25 WIB
Dilihat : 827 kali

Sukabumi, Badan Pengawas Pemilu – Praktik politik uang dalam proses rekrutmen pemimpin seperti di pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (pilkada) dinilai kian mengkhawatirkan. Cara curang dari peserta pilkada yang terkadang justru dinanti oleh para pemilih itu, dinilai merusak sendi demokrasi Indonesia.

Ditulis oleh : haryo sudrajat
pada : Jumat, 22 Mei 2015 - 18:28 WIB
Dilihat : 783 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Permasalahan aktual dalam persiapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang akan dilangsungkan kurang dari tujuh bulan kedepan, dinilai bukan lagi berada pada aspek teknis melainkan politis. Kompleksitas politik, baik di tingkat nasional maupun daerah yang terjadi membuat situasi kurang kondusif dan berdampak pada psikologi daerah dalam mempersiapkan pilkada.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

 

Si Jari Hubal Bawaslu

 

Savero Bawaslu

 

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text