Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Bawaslu Terima Izin Prinsip Formasi CASN Tahun 2024 dari Pemerintah

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima izin prinsip formasi aparatur sipil negara (ASN) Bawaslu tahun 2024 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Hut ke-16, Bawaslu Luncurkan Dana Kerahiman dan Beri Santunan bagi Pengawas Pemilu yang Gugur

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu meluncurkan dana kerahiman saat Hut ke-16 Bawaslu. Tidak hanya itu, Bawaslu juga memberikan santunan bagi pengawas pemilu yang gugur dalam tugas.

Apel HUT ke-16 Bawaslu, Momen Refleksi Bagi Seluruh Jajaran

Pastikan Kesiapan Pilkada 2024, Bawaslu Mitigasi Sejumlah Persoalan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memastikan jajaran pengawas pemilu untuk melakukan mitigasi pengawasan dalam tahapan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024. Mitigasi tersebut meliputi banyak hal, termasuk evaluasi kinerja pengawas ad hoc (sementara) dalam Pemilu Serentak 2024.

Lanjutan Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024, Bawaslu Hadirkan 1 Ahli dan 7 Saksi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadirkan satu ahli dan tujuh saksi dalam lanjutan Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Serahkan SK CPNS Bawaslu Angkatan Kelima, Sekjen: Netralitas adalah Marwah Bawaslu

Ditulis oleh : Jaa Pradana

pada : Jumat, 20 Mei 2022 - 00:00 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Upacara penutupan menjadi tanda selesainya kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi CPNS Bawaslu angkatan kelima, pada Jumat, (20/5/2022). Upacara penutupan menjadi tanda selesainya kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi CPNS Bawaslu angkatan kelima, pada Jumat, (20/5/2022).

Lawan Berita Bohong, Lolly: Bawaslu Akan Gandeng Konten Kreator untuk Sebar Informasi

Ditulis oleh : Robi Ardianto

pada : Kamis, 19 Mei 2022 - 19:19 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan Bawaslu akan menggandeng konten kreator untuk menyebarkan literasi kepemiluan melalui platform digital. Tidak hanya itu, menurut Lolly penyebaran informasi yang benar secara masif oleh para konten kreator dapat mencegah penyebaran berita bohong.

Kepada Wantannas, Bawaslu Uraikan Sejumlah Isu Strategis yang Dapat Menjadi Potensi Masalah Pemilu 2024

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS

pada : Kamis, 19 Mei 2022 - 14:54 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Melakukan diskusi dengan pimpinan dan sejumlah ‘pejabat teras’ Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjabarkan sejumlah potensi kerawanan permasalahan menjelang Pemilu dan Pemilihan (pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota) Serentak 2024. Menurutnya pemetaan isu strategis dilakukan agar dapat mempersiapkan solusi atas berbagai kendala yang bakal menghadang.

Rakernis Penanganan Pelanggaran Pemilu Hasilkan Tiga Rekomendasi

Ditulis oleh : Rama Agusta

pada : Kamis, 19 Mei 2022 - 00:14 WIB

Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu La Bayoni menyampaikan tiga hal dalam penutupan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024. Tiga hal tersebut agar tercapai konsep penanganan pelanggaran secara efektif menyonsong Pemilu 2024.

"Ada tiga hal yang diputuskan dalam rakernis kali ini," ujar La Bayoni, Rabu (18/5/2022).

Perkenalkan SIPS Versi 3.0, Upaya Bawaslu Mudahkan Peserta Pemilu Bila Ada Sengketa

Ditulis oleh : Rama Agusta

pada : Kamis, 19 Mei 2022 - 00:00 WIB

Maluku, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu perkenalkan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) versi 3.0 versi terbaru dari aplikasi online berbasis website. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data & Informasi Bawaslu Puadi mengatakan, aplikasi tersebut dibuat untuk memudahkan peserta pemilu dalam pendaftaran dan proses sengketa hingga mengetahui putusannya.

Bagja: Belajar Jauhi Korupsi; Datangi KPK, Belajar Cegah Politik Uang; Sambangi Bawaslu!

Ditulis oleh : Robi Ardianto

pada : Rabu, 18 Mei 2022 - 15:54 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Bawaslu sangat terbuka jika ada partai politik yang ingin melakukan konsultasi pencegahan politik uang. Hal tersebut menurutnya guna menutup jalan politik uang dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Puadi Harap Adanya Penanganan Pelanggaran Pemilu Berbasis Keadilan Restoratif

Ditulis oleh : Rama Agusta

pada : Rabu, 18 Mei 2022 - 09:26 WIB

Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap adanya penanganan pelanggaran pemilu yang dapat berorientasi keadilan restoratif. Dia mengatakan langkah tersebut sebagai arah baru kebijakan di era kepemimpinan Bawaslu yang baru.

"Arah kebijakan Bawaslu ke depan itu harus berorientasi pada keadilan restoratif dan tidak melulu keadilan berbasis punishment (penghukuman)," ujar Puadi saat membuka Rakernis Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024, Selasa (17/5/2022).

415 CPNS Bawaslu Lakukan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Bagja Harap Tumbuhkan Solidaritas dan Profesionalisme Kerja

Ditulis oleh : Jaa Pradana

pada : Rabu, 18 Mei 2022 - 08:59 WIB

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Selama tiga hari, 17-20 Mei 2022, sebanyak 415 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Tahun Anggaran 2021 melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Gunung Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Bahas Pembaharuan Perbawaslu Tata Kerja dan Pola Hubungan, Herwyn: Ini Kolaborasi Lintas Divisi

Ditulis oleh : Ranap Tumpal HS

pada : Selasa, 17 Mei 2022 - 16:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam upaya penguatan kelembagaan dan efektivitas kerja, Bawaslu tengah melakukan pembaharuan pengaturan tata kerja dan pola hubungan.

Penutupan Sekolah Pemilu, Bagja: Bawaslu Sedang Memetakan Hambatan Pengawasan Tahapan Pemilu

Ditulis oleh : Robi Ardianto

pada : Selasa, 17 Mei 2022 - 14:01 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan saat ini Bawaslu sedang memetakan hambatan pengawasan tahapan pemilu serentak 2024 mendatang. Hambatan tersebut nantinya akan didiskusikan dengan pemerintah, DPR RI, KPU, dan pemangku kepentingan pemilu lainnya.