Webmail
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat bersinergi baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekretariat Jenderal Bawaslu RI menggelar tes tertulis untuk seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Pemilihan Umum Republik Indonesia bertempat di lantai 4 Gedung Bawaslu RI (9/4).
Banggai, Badan Pengawas Pemilu -- Pendaftaran anggota Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota terus meningkat di sejumlah provinsi, kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pemillihan bupati dan walikota pada tahun 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pelaku politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap bisa dijerat sanksi pidana. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mendorong penegak hukum untuk memproses hukum pelaku politik uang berdasarkan sanksi pidana yang ada dalam pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ternate, Bawaslu - Pengawas Pemilu dengan media mempunyai titik kulminasi yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu keduanya melakukan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh media sama dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu.
Yogyakarta, Bawaslu – Pengelolaan kearsipan pada lembaga pengawas pemilu sangat penting, agar sejarah pengawasan pemilu, baik secara kelembagaan ataupun personal pimpinan yang pernah mempimpin lembaga ini dapat terekam dalam sejarah sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk peningkatan peran lembaga pengawas pemilu dalam ha
Semarang, Bawaslu Jateng - H-1 menjelang penutupan pendaftaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Bawaslu Jateng kebanjiran pendaftar calon anggota Panwaslu. Sampai berita ini diturunkan, setidaknya sudah ada 86 orang yang berasal dari 5 kabupaten yang harus mengikuti Pilkada tambahan pada tahun 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI bersama 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia melaksanakan kerjasama di bidang pengembangan dan penguatan sumber daya manusia yaitu dengan membuka program studi strata dua (S-2) bidang Tata Kelola Pemilu, Rabu, (1/4).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sedikitnya 10 (sepuluh) perguruan tinggi negeri di Indonesia membuka program studi stata dua (S-2) bidang Tata Kelola Pemilu pada tahun 2015.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang akan dilakukanya Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015 di sejumlah daerah, penyelenggara dianggap perlu mempersiapkan draf peraturan.
 |
