Webmail
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan agar pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik, butuh pengawasan maksimal salah satunya dengan menyiapkan agenda pencegahan lebih awal.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Empat delegasi Sidang Pleno Kelima (Fifth Plenary Assembly) Global Network on Electoral Justice (GNEJ) membahas mengenai keadilan pemilu termasuk hakim serta konsep transparansi dalam pemilu. Kedua isu ini penting dibahas untuk mendekatkan keadilan pemilu kepada masyarakat selaku pemilik kedaulatan tertinggi dalam demokrasi.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu berbagi pengalaman dalam menangani disinformasi dalam proses pemilu dan pemilihan saat pleno dua dalam pleno dua acara Sidang Pleno Kelima (Fifth Plenary Assembly) Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Bali. Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda menjelaskan lebih dari 50 persen hoaks pada Januari 2018 - Februari 2019 di Indonesia bertema politik.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam pleno satu acara Sidang Pleno Kelima (Fifth Plenary Assembly) Global Network on Electoral Justice (GNEJ) membahas serta menganalisa mengenai pelaksanaan pemilu di tengah pandemik covid-19. Enam delegasi GNEJ termasuk Bawaslu menceritakan penundaan pemilu yang terjadi di masing-masing negara serta mekanisme hukum yang dilakukan untuk mencari solusi dari masalah pandemi covid-19.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebagai presidensi Global Network on Electoral Justice (GNEJ, Bawaslu memberikan penghargaan dengan lima kategori dalam ajang GNEJ 'Award'. Pemberiaan penghargaan tersebut diserahkan saat Sidang Pleno Kelima (Fifth Plenary Assembly) of the Global Network on Electoral Justice secara hybrid, Senin (10/10/2022) di Bali.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu sebagai Presidensi Global Network on Electoral Justice (GNEJ) membuka sidang pleno kelima (Fifth Plenary Assembly) di Bali, Senin (10/10/2022). Ketua Bawaslu sekaligus Presiden GNEJ Rahmat Bagja berharap forum tersebut dapat membuka kesetaraan dan persamaan persepsi bagaimana sebuah elektoral tribunal atau yang menjadi semacam pengadil kepemiluan (lembaga peradilan pemilu) bisa melindungi pemilih.
Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu tengah mematangkan sistem pelatihan dan penguatan kapasitas pengawas pemilu ad hoc (sementara). Cara ini guna menyiasati agar kerja kelembagaan Bawaslu dapat dipahami secara hierarki dengan tuntas dan dapat menghadirkan keadilan pemilu menyesuaikan kebutuhan yang ada.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap mahasiswa berperan aktif mengawasi pemilu seperti menjadi pemberi informasi dugaan pelanggaran sekaligus bersedia menjadi saksi. Hal tersebut dia sampaikan dalam sekolah kepemiluan anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Sabtu (8/10/2022).
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, Bawaslu tidak memiliki banyak waktu, bahkan relatif cepat dibanding sebelumnya.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan kualitas IKP 2024 tidak boleh menurun dari IKP sebelumnya. Pasalnya IKP adalah bentuk antisipasi dan mitigasi kerawanan pemilu yang perlu disampaikan sebelum peserta pemilu ditetapkan.Jika terlambat disampaikan, maka IKP tidak lagi dibutuhkan oleh semua pihak.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak hanya terjun langsung ke lapangan. Dalam era digital saat ini, Bawaslu juga melakukan pengawasan di media sosial. Maka Bawaslu harus mengikuti perkembangan zaman dengan meningkatkan sistem pengawasan berbasis internet pada pemilu 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta para ahli, pemantau pemilu, dan beberapa anggota Bawaslu provinsi untuk memberi masukan terhadap pola investigasi penanganan pelanggaran pemilu. Pola investigasi ini sangat penting agar kerja Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai peraturan perundang undangan.
 |
