• English
  • Bahasa Indonesia

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu provinsi, dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti informasi awal yang masuk terkait pelanggaran pemilu. Pasalnya, ia menyoroti jika informasi awal tidak ditindaklanjuti, maka akan menjadi masalah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Hingga 24 Juni 2024, Bawaslu telah menerima 33 permohonan penyelesaian sengketa pada tahapan penyerahan syarat dukungan perseorangan Pemilihan 2024.

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meresmikan ruang sidang Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Dalam peresmian tersebut, Lolly berharap usai Pilkada 2024 nanti, ruangan sidang tidak ramai didatangi oleh peserta pemilu maupun masyarakat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi, menghimbau kepada seluruh jajaran Bawaslu untuk tetap meningkatkan kualitas pengawasan dan penanganan pelanggaran, guna mewujudkan Pilkada 2024 yang berintegritas, jujur dan adil.

Manggarai, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD) merupakan garda terdepan kelembagaan pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

Ditulis oleh : Bhakti Satrio
pada : Kamis, 14 Mei 2020 - 21:40 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terkait praktik politik uang di tengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda saat ini. Kondisi ekonomi Indonesia yang sedang melemah menjadi dasar alasan praktik politik uang perlu diwaspadai jelang Pilkada Serentak 2020.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Kamis, 14 Mei 2020 - 19:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu meyakini jajaran pengawas Ad hoc (sementara) sebagai ujung tombak pengawasan pemilu maupun pilkada. Sehingga Bawaslu perlu melakukan peningkatan kompetensi pengawas Ad hoc.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Kamis, 14 Mei 2020 - 12:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memaparkan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2020 saat terjadinya pandemik covid-19. Salah satu ancaman bahaya, yakni aspek keselamatan penyelenggara pemilu dan pemilih kala proses pesta demokrasi dilaksanakan.

Ditulis oleh : Andrian Habibi
pada : Rabu, 13 Mei 2020 - 16:10 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta penyelenggara pemilu harus siap dan optimis dengan segala situasi dalam melaksanakan Pilkada 2020 yang berkeadilan. Dia pun menjelaskan lima kualitas Pilkada 2020 yang harus dijaga oleh pengawas pemilu lantaran pelaksanaannya dalam pandemi virus covid-19.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Selasa, 12 Mei 2020 - 21:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memandang, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi Covid-19 membutuhkan biaya mahal, berat, dan rumit. Pasalnya, ada mobilisasi petugas yang tidak sekedar petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tapi juga perawat dan dokter.

Ditulis oleh : irwan
pada : Selasa, 12 Mei 2020 - 20:47 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, sesuai hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, terdapat pembagian bantuan sosial (bansos) saat pandemik covid-19 di 23 Kabupaten/kota pada 11 provinsi yang diduga dipolitisasi calon petahana. Salah satu yang menyeruak yaitu dengan menempelkan gambar kepala daerah dalam bansos tersebut.

Ditulis oleh : Rama Agusta
pada : Selasa, 12 Mei 2020 - 11:13 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap penyelenggara pilkada, khususnya KPU dan Bawaslu mendapat anggaran tambahan Pilkada Serentak 2020 guna mengantisipasi penyebaran covid-19.

Pernyataan Fritz tersebut menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang menjadwalkan pemungutan suara Pilkada 2020 pada 9 Desember dengan memperhatikan kondisi pandemik covid-19.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Senin, 11 Mei 2020 - 17:45 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan keselamatan penyelenggara dan pemilih harus menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang rencananya akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Maka, pemilihan harus menggunakan standar protokol pencegahan virus Covid 19, misalnya penyediaan disinfektan, masker, dan hand sanitizer.

Ditulis oleh : anastasia ratri
pada : Senin, 11 Mei 2020 - 08:05 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 direncanakan 9 Desember 2020 berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Demikian diungkapkan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja dalam diskusi daring berjudul Ngaji Pemilu 2 bersama Komite Independen Sadar Pemilu (KISP), Sabtu (9/5/2020)

Ditulis oleh : christina karti...
pada : Minggu, 10 Mei 2020 - 19:29 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memandang, penerapan standar protokol kesehatan covid-19 seperti mencuci tangan dan memakai masker bisa menjadi modus baru penyalahgunaan hak pilih pada Pilkada 2020. Tentunya hal ini bisa terjadi apabila pemungutan suara dilaksanakan pada Desember 2020 serta menerapkan standar protokol covid-19 untuk mencegah penularan virus mematikan itu.

Halaman

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text