Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ayu Mirah Dwiyanti, peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) asal Provinsi Bali akan mengaktualisasikan dirinya dalam 'Bali Gradasi' sebagai akronim dari Gerakan Sadar Demokrasi Bali. Gerakan ini bakal dia inisiasi lantaran melihat kondisi demokrasi yang ada di Bali yang masih banyak diwarnai praktik politik uang. Melalui gerakan ini, Ayu ingin menghadirkan pemilu bersih dalam konteks lokal untuk demokrasi yang semakin berkualitas.
Ayu menyadari masalah politik uang tidak hanya terjadi di Bali saja, melainkan juga terjadi di daerah-daerah lain. Di mulai dari Bali, dia berkomitmen mengawal proses demokratisasi secara jujur, adil, terbuka serta tanpa politik uang.
"Saya akan menghadirkan inovasi yang didapatkan setelah mengikuti SKPP tingkat dasar, menengah serta tingkat lanjut. Saya akan mengaktualisasi Bali Gradasi, Bali Gerakan Sadar Demokrasi," cetusnya dihadapan Anggota Bawaslu M.Afifuddin serta ratusan peserta SKPP tingkat lanjut lainnya di Jawa Barat, Kamis (11/11/2021).
Ayu mengatakan demokrasi di Indonesia begitu beragam. Demokrasi di Bali bisa dipengaruhi oleh budaya dan hal-hal yang menjadi kearifan lokal Bali. Maka dari itu gerakan yang dia gagas dilakukan melalui pendekatan budaya dan agama yang begitu kuat mengakar masyarakat pulau dewata itu. Bali Gradasi secara konkret dilakukan melalui 3M.
"Implementasi Bali Gradasi sebagai upaya menciptakan demokrasi bersih dengan 3M yaitu mempelajari, memahami, dan mengimplementasi. Dari 3M ini, budaya sebagai sarana edukasi demokrasi. Kemudian inovatif dan kreatif dalam pemanfaatan teknologi," paparnya.
Selain itu, Ayu menegaskan, dirinya juga bakal memanfaatkan media sosial dengan unggahan-unggahan yang kreatif serta inovatif terkait demokrasi. Dia juga turut berbagi pengalaman sebelumnya usai mengikuti SKPP tingkat dasar dengan membuat podcast bertema demokrasi. Lalu pada SKPP tingkat menengah, Ayu membuat iklan layanan masyarakat dengan menggandeng stakeholder terkait seperti Bawaslu Provinsi Bali serta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
"Saya juga mengharapkan di daerah lain bisa diterapkan bersama demi menuju demokrasi yang lebih bersih. Di mulai diri sendiri, untuk Bali dan untuk Indonesia lebih baik," terang Ayu.
Bawaslu sendiri menyatakan mendukung penuh upaya yang dilakukan pengawas partisipatif dalam menguatkan demokrasi bangsa ini. Mewakili sambutan Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, Kepala Biro SDM Hengky Pramono mengatakan sebagai penghargaan kepada para peserta SKPP tingkat lanjut, panitia telah menyiapkan sertifikat penghargaan dan surat pengantar yang disampaikan langsung kepada pemimpin pemerintah daerah masing-masing.
"Pada pokoknya surat pengantar itu untuk menyampaikan bahwa telah terdapat kader pengawasan yang akan aktif melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif serta kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai demokrasi di daerah masing-masing," ucap Hengky dalam sambutannya.
Selain itu, Bawaslu juga menyiapkan surat kepada jajaran pengawas yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dapat mendampingi peserta yang telah selasai melakukan pelatihan agar dapat dipertemukan langsung bersama Bupati/Walikota.
"Tujuan dilakukannya hal ini untuk menyampaikan informasi inilah warga beliau yang terpilih sebagai kader tingkat lanjut yang telah mendapatkan pelatihan, serta untuk mendampingi peserta menyampaiakan paparan RTL (rencana tindak lanjut) yang telah diperbaiki dengan maksud agar mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah sebagai wujud pelaksanaan agenda Nasional dalam hal penguatan nilai-nilai demokrasi serta pendidikan politik di daerah masing-masing," pungkasnya.
Editor: Ranap THS
Fotografer: Jaa Pradana
 |
 |
Webmail
