Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam mengantisipasi hoax dan disinformasi, Meta meluncurkan portal pelaporan konten untuk Bawaslu (baik di Facebook dan Instagram). Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pun menyambut baik langkah pencegahan bersama ini.

Dia melihat jajaran Bawaslu harus siap berkolaborasi utamanya dalam menangkal konten-konten yang memuat dugaan pelanggaran. Dia mencontohkan serangan hoax atau berita bohong bahkan hingga menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu merilis enam provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi Politisasi SARA (suku, agama, rasa, dan antargolongan) di Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut provinsi tertinggi pertama yakni DKI Jakarta dan kedua, Maluku Utara (Malut).

Kemudian lanjut Lolly, ketiga, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lalu, keempat papua Barat (Papbar), kelima Jawa Barat (Jabar), dan keenam Kalimantan Barat (Kalbar).

Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta kepada Ketua Bawaslu di daerah untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, ketua memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan terutama di tengah padatnya tahapan pemilu yang tengah berjalan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta pimpinan Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota) mengetahui konstruksi hukum dalam memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024. Melihat potensi permohonan akan banyak setelah penetapan DCT (daftar calon tetap), maka menurutnya perlu mengetahui alur mekanisme hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencalonan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan agar provinsi-provinsi di Pulau Papua, terutama empat daerah otonomi baru (DOB), mendapat perhatian dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pasalnya, dia menilai, berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 banyak kerawanan yang dapat terjadi di daerah-daerah tersebut.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu bersama Media Indonesia (MI) siap berkolaborasi memberikan edukasi pengawasan dan kepemiluan kepada masyarakat. Deputi Direktur Pemberitaan Media Indonesia Ade Alawi saat audiensi menyatakan pihaknya mendukung seluruh program Bawaslu, termasuk memberikan edukasi pengawasan dan kepemiluan ke masyarakat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai arus informasi kepemiluan saat ini kerap dipelintir oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan berita hoaks. Maka dari itu, bagi dia peran jurnalis terutama jurnalis televisi dalam menangkal informasi hoaks tersebut sangat penting.

Sukoharjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan perlu menjalin kerja sama dengan seluruh elemen agar menjaga pemilu berjalan demokratis. Untuk itu menurutnya, perlu berbagai inovasi dalam kerja sama antarkelembagaan.

Sumedang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat agar terlibat dalam Pemilu 2024. Salah satunya dengan cara melakukan kolaborasi dengan kelompok seni yang ada di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Sumedang, Badan Pengawas Pemilihan Umum -  Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak pemuda dan masyarakat desa ikut menjadi mata yang turut mengawasi Pemilu 2024. Pasalnya, kata dia, dalam kacamata pengawas pemilu seluruh tahapan pemilu penuh kerawanan.

Cisarua, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengungkapkan pentingnya jajaran Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota) mengetahui hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia pun bercerita pengalaman mendapatkan manfaat dalam membuat keterangan yang baik dan benar untuk sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sewaktu menjadi penyelenggara pemilu di daerah.

Lembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan potensi adanya gangguan keamanan yang terjadi karena penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Soal keamanan ini masuk dalam subdimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah dirilis Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, munculnya rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2024 dimajukan dari semula November menjadi September 2024 akan berimplikasi terhadap penyusunan anggaran Bawaslu. Dengan demikian selain kesiapan teknis pengawasan harus juga dibarengi dengan kesiapan anggarannya.

Garut, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak generasi muda khususnya kaum santri yang berstatus pemilih pemula, untuk ikut mengawasi dan mengawal proses pendaftaran pemilih oleh KPU di tiap jenjang. Bahkan saking pentingnya, Lolly menganalogikan pengawasan terhadap hak pilih bagi pemilih pemula, sebagai bukti kecintaan terhadap Tanah Air Indonesia.