Berita

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu memiliki kewajiban beserta kewenangan dalam menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam menjalankan kewajiban dan kewenangan tersebut perlunya pedoman standar atau Standard Operational Procedure (SOP). Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu menggelar Rapat Penyusunan SOP Penerimaan Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum di Bogor 21-23 Maret 2016.

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung dinilai termasuk dalam zona merah politik uang dalam Pilkada serentak 2015 lalu dan menjelang Pemilihan Gubernur tahun 2017. Hal itu dikatakan Arteria Dahlan, Anggota Komisi II DPR RI dalam rapat kerja kunjungan masa reses DPR RI di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin (21/3).

Pangkalpinang, Badan Pengawas Pemilu – Komisi II DPR RI menegur KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rapat audiensi  masa reses  DPR RI di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin (21/3) siang. Komisi II DPR RI menilai, anggota KPU Babel  Lailan Cholidah menyampaikan laporan ‘asal bapak senang’ yang berbeda dengan laporan Bawaslu Babel terkait evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 lalu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum menghimbau partai politik sebagai pengusung pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menghindari orang-orang yang memiliki latar belakang masalah.

Kendari, Badan Pengawas Pemilu - Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati Muna di tiga tempat pemungutan suara (TPS) yang dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), akan digelar 22 Maret mendatang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu menyarankan regulasi terkait penyelenggaraan Pilkada segera tuntas. Pasalnya regulasi ini kerap menimbulkan benturan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan Pimpinan Bawaslu Nasrullah dalam kegiatan diskusi publik di Gedung Bawaslu, Jumat (18/3).

Bali, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI, Muhammad, menilai Pegawai Negeri Sipil Diperbantukan (PNS DPK) memiliki peran sangat strategis dalam menentukan netralitas penyelenggara pemilu. Sebagai lembaga Negara yang relatif muda, kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebagian besar didukung oleh PNS DPK mulai dari itngkatan pusat hingga ke daerah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Langsa, DPRK Aceh Utara, dan DPRK Pidie menyerahkan daftar usulan anggota Panwas pemilihan kabupaten/kota di tiga daerah setempat, Kamis (17/3). Penyerahan daftar usulan tersebut diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI) Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Ferdinand ET Sirait didampingi Kepala Bagian Humas dan Antar Lembaga Jhonly Pedro Merentek dan Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Feizal Rachman.

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu RI Muhammad didampingi Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah, Nelson Simanjuntak, dan Daniel Zuchron, memberikan beberapa masukan yang perlu diperhatikan oleh KPU pada  Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tentang  Pilkada 2017. Hal ini disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal pada Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017 dengan Komisi II DPR RI, KPU,  dan Dirjen Otda Kemendagri di Gedung DPR RI Rabu Malam (16/3).

The Election Supervisory Agency (Bawaslu) has called on the Indonesian government not to use the noken voting system again for regional elections in Papua and West Papua, saying that it violates democratic principles.

Noken, a voting system named after a traditional Papuan bag, has been implemented as a decision-making procedure in a particular community led by a tribal chief. However, It is not the tribal chief who chooses a leader; consensus has to be reached before members of the community come to a decision.

Bali, Badan Pengawas Pemilu – Manajemen kepegawaian pada lembaga penyelenggara pemilu memiliki korelasi erat dengan dukungan pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro mengatakan, peningkatan kualitas dan kinerja kepegawaian Bawaslu khususnya di provinsi dan kabupaten/kota memerlukan dukungan penuh dan kerja sama aktif dari pemerintah daerah.

Bali, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas mengatakan, kinerja pegawai pada kesekretariatan menjadi salah satu kunci keberhasilan lembaga pengawas pemilu. Bawaslu sebagai lembaga Negara pengawas pemilu dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota tidak akan bekerja maksimal tanpa dukungan penuh dari pegawai kesekretariatan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simajuntak mengatakan, praktik politik uang sebagai persoalan klasik dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia hanya bisa ditekan ketika peserta pemilu memiliki keinginan untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, kejujuran dari peserta pemilu akan menjadi kunci dalam pemberantasan politik uang.

Jakarta,  Badan Pengawas Pemilu - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis hasil pantauan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015 yang diselenggarakan pada 9 desember 2015 lalu. Secara umum, dari hasil pemantauan yang dilakukan di 17 daerah, Komnas HAM masih menemukan pelanggaran HAM di sejumlah daerah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI, Muhammad menilai penundaan Pilkada Serentak 2015 di lima daerah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Lantaran penundaan tersebut menyebabkan hilangnya HAM warga negara untuk menggunakan hak pilih menentukan calon pemimpin daerah.