Medan, Badan Pengawas Pemilu – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan memastikan mempercepat proses putusan sengketa Pilkada Siantar pada tahun 2015 lalu. Kepastian percepatan putusan sengketa itu menyusul audiensi jajaran Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sumut dengan Ketua PTTUN Medan dan jajaran hakim tinggi PTTUN Medan di kantornya, Selasa (14/6).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Pembangunan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengunjungi Bawaslu RI, Selasa (14/6). Kunjungan tersebut untuk mengkonsultasikan anggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 serta memastikan alokasi anggaran pengawasan pilkada di Jawa Tengah.
Pati, Badan Pengawas Pemilu – Meski pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2017 masih terhitung lama, Bawaslu RI beserta seluruh jajaran mulai gencar menyosialisasikan persiapan pengawasan Pilkada. Hari ini, Selasa (14/6) siang menjelang sore, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders dan Masyarakat tentang Persiapan Pengawasan Pilkada 2017 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Pekanbaru, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu Republik Indonesia mewanti-wanti praktik kecurangan melalui mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 di Pekanbaru, Riau. Berdasarkan catatan Bawaslu, Pilkada terakhir yang digelar tahun 2012 lalu di Pekanbaru diwarnai cukup banyak kasus pelanggaran dengan modus mobilisasi PNS.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Tidak ada perbedaan yang signifikan antara peraturan Pilkada 2017 dengan peraturan Pilkada 2015, kata Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik dalam diskusi publik Bawaslu bertema "Persiapan Penyelenggara Pilkada Pasca Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada" di Media Center Bawaslu RI, Jum’at (10/6).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Peran Bawaslu dalam hal penjatuhan sanksi administrasi, di mana sanksi terberat adalah diskualifikasi terhadap pasangan calon (Paslon) merupakan progres yang baik terhadap penguatan kewenangan Bawaslu, kata Ketua Bawaslu RI, Muhammad saat diskusi publik dengan media massa yang juga dihadiri Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik di Media Center Bawaslu RI, Jum’at (10/6).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi II DPR mengkhawatirkan pemotongan anggaran di lembaga penyelenggaraan pemilu akan mengganggu pelaksanaan Pilkada Tahun 2017. Komisi yang membawahi urusan Pemerintahan Dalam Negeri, Sekretariat Negara dan Pemilu itu mendorong agar anggaran pengawasan pemilu tidak dipangkas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Jelang pemungutan suara ulang (PSU) jilid II di dua TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna, Bawaslu RI, KPU RI, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara bertemu dalam sebuah Rapat Kerja Terbatas terkait persiapan PSU tersebut di Ruang Rapat Lantai IV Gedung Bawaslu RI, Jl. MH. Thamrin No 14, Jakarta Pusat.
Gorontalo, Badan Pengawas Pemilu - Revisi Undang-Undang Pilkada telah disahkan lewat paripurna DPR pada Kamis (2/6) malam. Beberapa poin revisi mengakomodasi advokasi Bawaslu terhadap penguatan kewenangan Bawaslu. Dalam waktu dekat, Bawaslu akan segera melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait hal tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Bawaslu resmi dibuka sejak Jumat (3/6) di Gedung Bawaslu Jl MH Thamrin Nomor 14 Jakarta. Balkesmas yang sebelumnya berupa klinik kesehatan ini diperuntukkan bagi kalangan internal Bawaslu yang mengalami masalah dalam kesehatan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Salah satu wujud dari reformasi birokrasi yakni birokrasi yang bebas dari korupsi dan mengedepankan kualitas pelayanan publik. Dengan komitmen yang kuat, Bawaslu mencanangkan zona integritas yang ditandai dengan penandatangan piagam pencanangan zona integritas di lingkungan Bawaslu RI, Jumat (3/6), di lapangan Bawaslu Jl. MH Thamrin Nomor 14 Jakarta.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu masih akan menghadapi permasalahan yang sama pada Pilkada Tahun 2017 mendatang yakni, Panwas yang masih bersifat ad hoc. Secara integritas, Panwas yang bersifat ad hoc akan sangat mudah dipengaruhi oleh peserta Pilkada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Koordinator Divisi SDM Bawaslu Endang Wihdatiningtyas mengatakan, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu perlu dilakukan secara optimal. Melalui kegiatan pembinaan SDM, diharapkan dapat menyadarkan kembali bahwa visi misi besar Bawaslu hanya dapat terwujud dengan mengubah paradigma, perilaku, dan budaya kerja yang berorientasi, intelektual, rasio dan terukur.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Pelaksanaan Pilkada serentak tahap pertama yang dilaksanakan di 2015 silam menjadi acuan untuk pelaksanaan Pilkada di 2017 mendatang. Berbagai hal perlu dievaluasi guna memperbaiki pelaksanaan pesta demokrasi ke depan agar lebih baik. Berdasarkan evaluasi Bawaslu, terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan Pilkada 2015.
