Berita

JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu – Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  secara bertahap terus meningkatkan penilaian reformasi birokrasi di jajarannya. Terbukti, penilaian reformasi birokrasi mengalami peningkatan, dari nilai 37 persen pada tahun 2014, menjadi 57,27 persen pada tahun 2015. Selanjutnya, Bawaslu mengejar penilaian reformasi birokrasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) meningkat menjadi 70 persen di tahun 2016.  

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 telah usai. Meskipun secara umum pelaksanaan Pilkada berjalan baik, namun ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk kedepannya.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu RI tak ingin berlama-lama mengganti 4 (empat) komisioner Bawaslu provinsi yang diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena berbagai kasus dalam Pilkada serentak tahun 2015 lalu.

Bogor, Badan Pengawas Pemilu -- Bawaslu RI kembali akan memberikan reward Bawaslu Award kepada jajaran pengawas pemilu provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam pengawasan pilkada tahap I tahun 2015 lalu. Ada 5 (lima) kriteria penilaian untuk memperoleh Bawaslu Award yakni tingkat penyelesaian sengketa pilkada,  pengawasan terhadap tahapan pilkada, penanganan pelanggaran, pengawasan partisipatif dan partisipasi pemerintah daerah.

Bogor,  Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk benar-benar melakukan advokasi dan pendekatan kepada pemerintah daerah dan DPRD setempat agar mengakomodir kebutuhan dana penyelenggaraan Pilkada serentak tahap II pada tahun 2016/2017. Sebab pengalaman pada Pilkada tahap I tahun 2015, cukup banyak pemerintah daerah yang lambat memberikan dana hibah pengawasan pilkada, kendati sudah diamanatkan undang-undang . 

Bogor, Badan Pengawas Pemilu -- Rendahnya serapan anggaran Bawaslu Provinsi pada Pilkada tahun 2015 menjadi perhatian serius Pimpinan Bawaslu RI. Pasalnya program dan kegiatan pengawasan pemilu di daerah cukup banyak yang tidak optimal bahkan urung dilaksanakan  dikarenakan seringnya pengawas pemilu di daerah menghadiri undangan rapat koordinasi ke Jakarta.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota pada Pilkada serentak 2015, sejatinya harus dijadikan pertimbangan agar Panwaslu dipermanenkan statusnya seperti layaknya KPU Kabupaten/Kota.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Bawaslu RI melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) konsolidasi pembentukan dan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak tahun 2017 di Aceh, yang dilaksanakan di Hotel Sahid Jakarta, Kamis, (4/2).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam salah satu daerah yang akan melaksanakan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak jilid II pada Februari 2017 mendatang.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro mengatakan akan melakukan pendampingan secara detail saat proses pembuatan laporan keuangan, terutama provinsi yang melaksanakan pemilihan Gubernur pada saat Pilkada serentak Tahun 2015 kemarin.

Malang, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota atas penanganan dan penyelesaian sengketa selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2015.

Meskipun masih bervariasi putusan-putusan sengketanya, tapi secara keseluruhan hasil putusan itu mempunyai manfaat yang luar biasa, kata salah satu anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Untuk mendukung pencapaian target laporan keuangan Bawaslu RI berpredikat wajar tanpa pengecualian (WTP), Sekretariat Bawaslu RI mengumpulkan seluruh kasek dan operator Sapta dan Simak BMN seluruh Bawaslu Provinsi dalam kegiatan Finalisasi Penyusunan  Laporan  Keuangan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia  Tahun  Anggaran 2015 bertempat di Hotel Arya Duta, 1 s.d 3 Februari 2016.

Malang, Badan Pengawas Pemilu - Dalam menjalankan kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu maupun Pilkada, lembaga pengawas Pemilu seringkali mengalami beragam kendala atau persoalan yang sulit dan tidak mudah diputuskan.

Menghadapi hal itu, Bawaslu mengadakan Rapat kerja teknis dalam rangka rekapitulasi data dan evaluasi keputusan penyelesaian sengketa dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2015.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Komisi II DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/2). Dalam laporannya Bawaslu mengungkapkan bahwa telah menemukan dan menerima laporan sejumlah pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015, mulai dari ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga politik uang.