Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Puadi, menegaskan kesiapan jajarannya dalam melakukan pengawasan menyeluruh menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Ruang Rapat Bima, Jumat (25/7/2025).
Barito Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan pengawasan kampanye yang berintegritas. Lolly Suhenty melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kalteng, Satriadi, Anggota Siti Wahidah, Benny Setia, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Kalteng, Karnalis Kamaruddin.
Barito Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengimbau jajaran pengawas pemilihan umum untuk tingkatnya kerjasama dengan aktor eksternal. Dia menekankan selain pencegahan yang luar biasa, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pihak luar juga penting khususnya dengan tim paslon dan media.
“Komunikasi dan Kerjasama dengan tim paslon harus baik, tidak berjarak, karena pencegahan tidak akan jalan jika ada jarak dengan tokoh pentingnya,” ujar Lolly diselah kunjungannya di Barito Utara, Jumat(25/7/2025).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan pihaknya tengah menyusun rancangan perubahan Undang-Undang (UU) Pemilu. Usulan tersebut, akan diserahkan kepada DPR dan disampaikan kepada publik.
“Kami (Bawaslu) juga sedang menyusun rancangan perubahan. Kami akan serahkan kepada DPR. Nanti kami juga akan menyampaikan kepada publik. Kami harap masukan ini bisa jadi diskusi Bersama,” ujar Bagja dalam Forum Group Discussion (FGD) Penyelenggara Pemilu: Suara Penyelenggara untuk perbaikan UU Pemilu di Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Muara Teweh, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara – Bawaslu Kabupaten Barito Utara menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu Ad Hoc dan Sekretariat Dalam Rangka Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Hotel GH Senyiur Syariah Muara Teweh, Rabu(23/7/2025).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengimbau KPU untuk menjaga keamanan data rekapitulasi, mengingat masih banyaknya persoalan terkait perubahan hasil data pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menilai peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) merupakan pahlawan dan pejuang demokrasi. Dengan sukarela mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga untuk belajar seluk beluk terkait pemilu di Indonesia bersama Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan mendukung terhadap perubahan desain keserentakan pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 26 Juni 2025. Putusan tersebut memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional (Pilpres, DPR, dan DPD) dengan Pemilu Daerah (Pilkada dan DPRD), yang langsung memicu diskursus publik, baik yang mendukung maupun yang menolak.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja membuka peluang pendidkan politik untuk pemilih pemula. Bagja beranggapan masih banyak pemilih pemula yang belum terpengaruh untuk peduli akan politik.
“Nanti kita akan coba, karena pendidikan pemilih pemula yang masih jarang. Biasanya target kita mahasiswa, padahal kalau masuk mulai SMP atau SMA, kan lebih mula mereka kenal politik,” ungkap Bagja saat menerima audiensi dari Institut Hijau Indonesia (IHI) di Gedung Bawaslu, Senin (21/7/2025).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan belanja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Jelang pemungutan suara ulang (PSU) di lima daerah, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta kesiapan sumber daya manusia (SDM) Bawaslu. Terutama untuk jajaran ad hoc, Herwyn meminta untuk segera disiapkan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima kunjungan jajaran pengurus Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) dalam rangka silaturahmi serta penjajakan kolaborasi strategis pengawasan pemilu di Gedung Bawaslu, Rabu (16/7/2025).
Kunjungan ini menandai upaya PDB untuk memperkuat kolaborasi terkait pengawasan partisipatif dalam menghadapi pemilu dan pilkada mendatang. Dalam pertemuan tersebut, PDB mengajukan diri sebagai wadah resmi bagi alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum lama ini dikeluarkan, dapat memengaruhi arah desain demokrasi elektoral Indonesia. Dalam rentang 2023 hingga 2025, terdapat tiga putusan terkait pemilu yang telah diterbitkan MK yaitu Putusan No. 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilu proporsional terbuka, Putusan No. 135/PUU-XXII/2024 tentang keserentakan pilpres, pileg, dan pilkada, terakhir Putusan No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 diskualifikasi kolektif di Barito Utara.
Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak kader Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) untuk bersikap kritis dan aktif dalam mengawal demokrasi. Terutama, kata dia, terhadap berbagai ancaman yang berpotensi merusak demokrasi.
Untuk itu, Totok berharap kader P2P memiliki pemahaman yang baik tentang demokrasi dan pemilu. Pasalnya, kata dia, pemahaman yang baik tentang demokrasi dan pemilu menjadi fondasi penting agar kader P2P mampu menjadi pelindung marwah demokrasi.
Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap kader Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) menjadi mata dan telinga rakyat dalam menjaga demokrasi. Pasalnya, kata dia, Pemilu 2029 mendatang memiliki tantangan yang semakin komplek seperti digitalisasi, disinformasi, politik uang, polarisasi identitas, dan intervensi elite.
