Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro mengingatkan, ada yang harus diperkuat dalam memenuhi struktur tata kelola kelembagaan Bawaslu yang baik. Menurutnya, Bawaslu kabupaten/kota yang sudah permanen atas amanah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka masih butuh waktu untuk menata kelembagaan tingkat kabupaten/kota.
"Selain itu, kondisi tahun pemilu juga menyita perhatian Bawaslu," katanya di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (24/8/2019) malam.
Baca juga: Dukung Reformasi Birokrasi, Fritz Harap Penguatan Pengawasan Internal
Gunawan pun mengajak kasek Bawaslu tingkat provinsi terus berusaha mendukung program reformasi birokrasi, zona integritas, LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), gratifikasi, dan SOP (standard operational procedure) Bawaslu. "Sehingga, tata kelola yang baik bukan hanya di Bawaslu RI, tetapi juga hingga kabupaten/kota," harapnya.
Bahkan, dia sudah merencanakan program LHKPN sebagai bagian dari syarat untuk jabatan eselon II di Bawaslu. Karena baginya, LHKPN memiliki dasar moral dan yuridis kepada penyelenggara Negara. "Bawaslu akan mendorong untuk pemenuhan LHKPN dan LHKASN," ujar alumnus program doktoral dari Universitas Padjadjaran tersebut.
Gunawan pun memerintahkan para CPNS di Bawaslu sudah mulai menyusun LHKASN. Meski tidak wajib teruntuk CPNS, tetapi baginya, harus ada gerakan mempersiapkan PNS yang siap LHKASN. "Kita bantu CPNS untuk segera menjadi PNS dan menyelesaikan semua kewajiban-kewajibannya," terangnya.
Baca juga: Abhan: Ikhtiar Revisi UU 10 untuk Pemda Bebas Korupsi
Terakhir, Sekjen Bawaslu juga sudah menyiapkan program untuk mendukung pendidikan dasar CPNS. Dia menyatakan harapan, kasek Bawaslu Provinsi se-Indonesia menyiapkan program pendidikan tambahan bagi CPNS. Gunawan ingin teta kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi dimulai dari dukungan kepada CPNS, mulai dari pendidikan hingga dalam melaksanakan pekerjaan. "Nantinya, setelah CPNS mengikuti latsar, kita kumpulkan untuk mempelajari ilmu kepemiluan dan pengawasan pemilu," tuturnya.
Editor: Ranap THS
